Rocky Gerung Sebut Jokowi Politisasi BIN Demi Preteli Kekuasaan Megawati, Ruhut Sitompul Sindir Keras: Mau Coba-coba Mengadu Banteng

Politisi PDIP Ruhut Sitompul menyindir keras Pengamat Politik Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo mempolitisasi Badan Intelijen Negara (BIN) demi mempreteli kekuasaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Si Raja dungu menggerung-gerung, masih saja mau coba-coba mengadu Banteng, Keluarga Besar PDI Perjuangan, kami kader konsisten tegak lurus arahan Ibu Megawati Soekarnoputri ‘Perjuangan sudah Bulat, PDI Perjuangan Harus Menang’,” ungkapnya dalam unggahannya di Twitter, Senin, (23/1/20223).

Sebelumnya, Rocky Gerung menyampaikan Jokowi akan membalas semua sindiran Megawati yang disampaikan saat berpidato di HUT PDIP 10 Januari 2023 lalu.

Baca Juga: Nama Presiden Berubah Jadi 'Jokowi Dodo' sampai Viral di Twitter, Ada Apa?

“Perang Bubat ini, bener-bener. Jadi Pak Jokowi memang kan waktu dia diomelin Ibu Mega, di kita di FNN membuat dugaan kuat bahwa Jokowi akan fight back. Dan betul terjadi. sebetulnya Megawati akhirnya mau dipreteli kekuasaannya tuh,” ucapnya dikutip melalui kanal YouTube belum lama ini.

Pasalnya kata dia, Badan Intelijen Negara (BIN) yang selama ini dikuasai Megawati berpotensi diambil alih Jokowi.

“Kita tahu, BIN itu ada di bawah kekuasaan Megawati lah gampangnya. Dan yang punya Jokowi itu adalah KPK. Kejaksaan itu lebih dekat dengan Ibu Mega. Jadi di dalam persaingan politik, lembaga-lembaga yang potensial untuk melakukan mobilisasi intelijen, mobilisasi opini itu akhirnya musti dipangkas oleh Jokowi,” tutur ahli filsafat ini.

Hal itu kata Rocky terlihat ketika Jokowi melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 18 Januari lalu. Keduanya bertemu empat mata di ruang Prabowo.

Menurutnya, yang jadi soal adalah presiden adalah user dari dari data BIN. BIN tidak boleh buat kesimpulan. Hanya bikin indikasi lalu diputuskan di tingkat yang paling tinggi yakni presiden.

Namun jika dipindahkan ke Prabowo artinya fungsi BIN itu berhenti. Karena Departemen Pertahanan tidak memiliki fungsi BIN.

“Pak Jokowi, hanya karena ingin balas dendam kepada bu Mega, maka kekuasaan Ibu Mega dipreteli di BIN. Bahayanya, bapak Jokowi anggap bahwa kalau dipindahin ke Departemen Pertahanan, maka Pak Prabowo akan menguasai informasi strategis. Bagaimana kalau misalnya Pak Prabowo akhirnya sebagai seorang politisi lakukan pembicaraan setengah kamar dengan Ibu Mega tuh,” tandasnya.