Dapat Menyulitkan Umat Islam, Pengamat Minta Jokowi Cs Tidak Malas dan Harus Kreatif Agar Bisa Cegah Ongkos Ibadah Haji Naik

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom Narasi Institute menyebutkan seharusnya pemerintah bisa mencegah agar ongkos ibadah haji tidak naik.

Sebagaimana diketahui, publik dihebohkan dengan rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang mengusulkan agar ongkos atau biaya ibadah haji naik sampai Rp69,1 Juta yang mana sebelumnya Rp39,8 juta.

Achmad menyoroti soal Komposisi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebelumnya 41% yang dibayarkan oleh calon haji dan 59% dari nilai manfaat (NM) yang mana rencananya akan dirubah menjadi 70% Bpih dan 30% nilai manfaat.

“Jika komposisi Bpih (41%) dan NM (59%), dipertahankan, maka ongkos haji diprediksi tetap terjangkau,” jelas Achmad dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Selasa (24/1/23).

Baca Juga: Ada Indikasi Ketidakadilan yang Melibatkan Tenaga Kerja China di Bentrokan Morowali, Anwar Abbas Minta Pemerintah Berbenah: Menyakiti...

Bagi Achmad, rencana pemerintah yang ingin mengubah komposisi BPIH dan NM menjadi 70:30 menunjukkan ketidakseriuasan pemerintah dalam mengurusi ibadah haji untuk masyarakat.

Pemerintah menurut Achmad harusnya bisa lebih kreatif agar bisa mencegah kenaikan ongkos ibadah haji.

“Pemerintah ingin mengubah menjadi 70:30 mencerminkan bahwa Policy makers malas dan tidak kreatif dalam melakukan investasi haji Fund sehingga nilai manfaat dari dana haji terus berkurang,” ungkapnya.

Baca Juga: Kubu Lawan Bongkar Manuver Surya Paloh, SBY, dan Jusuf Kalla (JK) di Bakal Koalisi Pengusung Anies Baswedan! Ternyata Oh Ternyata...

Menurut Achmad, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menghemat biaya haji tanpa perlu menyusahkan masyarakat yang ingin melakukan Ibadah Haji.

Dalam hal ini, Achmad menyebut mempersingkat waktu keberadaan di Saudi serta pintar-pintar dalam mengambil langkah investasi.