Langkah Presiden Jokowi Tidak Lakukan Reshuffle Kabinet di Rabu Pon Sudah Tepat, Pengamat: Kalau Diteruskan Maka…

Meski gencar diberitakan akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pon atau Rabu  (1/2/2023) kemarin, nyatanya Presiden Jokowi tidak sampai hati mencopot menteri-menterinya terutama yang berasal dari Partai Nasdem. 

Menurut Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik jika jadi mereshuffle maka akan ada beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi.

“Sebelum ada isu reshuffle, ada pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, dimana Surya Paloh dalam konferensi pers mengatakan bahwa itu pertemuan biasa saja dan keberadaan partai Nasdem sampai saat ini masih bagian yang tidak terlepaskan dari maju mundurnya dari jalannya administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi,” katanya melansir dari pernyataan tertulisnya, Kamis (02/02/23).

“Menurut Surya Paloh pemerintahan ini adalah pemerintahan yang wajib hukumnya bagi Nasdem untuk menuntaskan roda administratif pemerintahan secara baik dan sukses sampai akhir masa jabatan,” tambahnya.

Baca Juga: Sukses Amankan Menteri NasDem dari Reshuffle Jokowi, Manuver Surya Paloh Disoroti: Dia Tahu Kemana Harus Mengadu...

“Surya Paloh sayang sama Pak Jokowi, namun rasa sayangnya hanya sampai Oktober 2024. Karena Nasdem dan Surya Paloh ingin 2024-2029, Anies Baswedanlah Presidennya,” jelasnya.

Achmad mengatakan, perjuangannya terhadap Anies Baswedan tersebut yang kemudian menjadi isu bahwa Menteri Nasdem akan direshuffle.

Prediksi reshuffle ini menguat dan tentu sangat beralasan. Selain isu dukungan terhadap Anies Baswedan, ada alasan lain yang mengarah kepada reshuffle tersebut. 

“Diantaranya adalah Rapat Terbatas (ratas) mengenai masalah beras di Istana negara yang tidak dihadiri oleh Dua menteri asal Nasdem adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Para Menteri malah asyik melakukan manuver politik dengan Golkar,” jelasnya.

Ia menambahkan, reshuffle kabinet di tahun politik 2023-2024 tidak akan menguntungkan Jokowi. Ada tiga alasan diantaranya adalah: 

Pertama, Jokowi akan dianggap gentar terhadap pencapresan Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS.