Gelorakan Ekonomi, Kontribusi APBN Dibongkar Habis Sri Mulyani

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan berbagai kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Madura. 

Sri Mulyani menyampaikan, dukungan tersebut terwujud melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM, pembiayaan bagi usaha ultra mikro, fasilitas sertifikat halal bagi UMKM hingga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Alokasi APBN untuk Madura Raya Terus Naik, Alasannya...

"Pada tahun 2022, KUR telah disalurkan kepada 7.615.492 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp365,5 Triliun. Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama dari sisi jumlah debitur KUR tahun 2022, yaitu sebanyak 1.487.112 debitur di mana sekitar 4,1% debitur berada di Pulau Madura," ungkap Sri Mulyani, saat kunjungan kerja di Madura, Jawa Timur, yang dikutip Jumat (3/2/2023).

Selain KUR, Pemerintah juga memiliki program Pembiayaan Ultra Mikro yang juga menyasar pelaku usaha di segmen mikro. Pada tahun 2022, Pembiayaan Ultra Mikro telah menjangkau lebih dari 2 juta debitur dengan total penyaluran mencapai Rp8,1 Triliun, 17,6% dari nilai tersebut disalurkan di Provinsi Jawa Timur. 

"Kemudian, pada Desember 2022, terdapat 105 Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kepada pelaku usaha di Kabupaten Sumenep," lanjut Sri Mulyani.

Tak sampai disitu, Sri Mulyani juga menyebutkan, pada tahun 2022, realisasi penyaluran FLPP oleh pemerintah yakni sebanyak 226.000 unit, dengan nilai Rp25,15 triliun. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2022 yaitu sebanyak 200.000 unit.

Baca Juga: Polemik Majuin Anies Setengah Hati, Elite NasDem Ungkap Manuver Demokrat: Cara Akademik...

"Realisasi penyaluran FLPP pada tahun 2022 untuk Provinsi Jawa Timur adalah senilai Rp5,77 Triliun untuk 74.025 unit rumah, sedangkan di Kabupaten Sumenep sendiri terdapat 137 unit rumah yang dibiayai dengan dana FLPP senilai Rp14,4 Miliar atau 40% lebih besar dari realisasi tahun sebelumnya," tuturnya.