PJ Gubernur Heru Ajak RW Bersinergi Turunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap seluruh pihak dapat bersinergi, termasuk antarpengurus RT/RW dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting.

"Kita perlu bersinergi dan koordinasi antara RT, RW, Pemprov DKI Jakarta, Polri dan TNI. Sesuai arahan Presiden kepada Pemerintah Daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan tingkat stunting berada di bawah 14% pada tahun 2024. Sinergi dibutuhkan dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai percontohan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting," kata Pj. Gubernur Heru dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/2/2023).

Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem Pemprov DKI Jakarta menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial. Dengan adanya bantuan/layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), lanjutnya, sejatinya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.
Baca Juga: Soal Proyek Sodetan Ciliwung yang Mandek 6 Tahun, NasDem: Anies Persiapkan, Heru Eksekusi
Hanya saja, pengentasan kemiskinan ektrem terkendala sejumlah hal, salah satunya karena adanya pertambahan pendatang baru ke Ibu Kota. "Ini Camat dan Lurah perlu dibantu oleh RT dan RW dalam menangani pendatang baru," ujarnya.

Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Pj. Gubernur Heru mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial. Dengan adanya bantuan/layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), lanjutnya, sejatinya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.

Hanya saja, pengentasan kemiskinan ektrem terkendala sejumlah hal, salah satunya karena adanya pertambahan pendatang baru ke Ibu Kota. "Ini Camat dan Lurah perlu dibantu oleh RT dan RW dalam menangani pendatang baru," tutur Pj. Gubernur Heru.

Sementara itu, untuk pencapaian target penanganan stunting, Pj. Gubernur Heru menambahkan, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BKKBN, dan BPS Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sinkronisasi data dan mengintervensi kasus stunting. Ia pun mengimbau para pengurus RT dan RW dapat terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya dan para ibu untuk membawa baduta dan balitanya ke Posyandu agar gizi anak dapat terus terpantau.

Baca Juga: Soal Proyek Sodetan Ciliwung yang Mandek 6 Tahun, NasDem: Anies Persiapkan, Heru Eksekusi

"Oleh karena itu, Ketua RW bersama Ketua RT dan Dasa Wisma agar memonitoring kondisi anak terduga stunting untuk memastikan intervensi bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran," ujar Pj. Gubernur Heru.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto menegaskan, akan ada banyak tantangan di tahun 2023 di antaranya resesi global dan memasuki tahun politik. Belum lagi tantangan lain, seperti tawuran, banjir, kebakaran, kemiskinan ektrem dan stunting yang perlu diantisipasi.

"Apa yang kita hadapi ke depan tentu saja memerlukan kerja ekstra. Namun, yang terpenting adalah peran RW sebagai pemimpin yang melaksanakan kegiatan administrasi maupun penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di daerah. RW bisa mengatasi tantangan kalau bisa mengatur masyarakat untuk bekerja sama, gotong royong dan saling menghormati," terang Untung.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran menambahkan, RW harus kompak. Peran RW sangat strategis dan menjadi pilar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), karena mulai dari urusan administrasi, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, ditangani di tingkat RW.
Baca Juga: Dear Jokowi! Eks TGUPP Anies Bilang Proyek Sodetan Kali Ciliwung Sudah Selesai 50% Sebelum Ada Heru: Justru Anies yang...
"Keseimbangan di satu RW memiliki pengaruh terhadap keseimbangan komunitas yang lebih besar. Kalau satu RW tidak seimbang, akan memengaruhi yang lain. Kalau satu RW aman, maka satu kelurahan aman. Kalau kelurahan aman, maka satu kecamatan aman. Satu kecamatan aman, maka Kota Administrasi Jakarta Barat akan aman," tutur Fadil.