Mendagri: Pemekaran Papua untuk Kesejahteraan Masyarakat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemekaran wilayah Papua merupakan upaya untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat asli Papua. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Menurutnya, pemekaran wilayah Papua khususnya provinsi merupakan aspirasi dari masyarakat Papua yang disampaikan kepada pemerintah (Presiden), DPR RI, hingga DPD RI sejak lama. Seluruh Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua merupakan inisiatif dari DPR RI.

Baca Juga: Peringatan HPI ke-168 di Papua, Wapres: Terus Tebarkan Nilai Kasih dan Kebaikan untuk Indonesia

"Kami (pemerintah) hanya merespons dan menyetujui," ujar Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/2/2023).

Diketahui, saat ini telah terbentuk Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Mendagri menjelaskan, salah satu alasan Papua dimekarkan adalah karena wilayahnya yang sangat luas sehingga rentang kendali pemerintah setempat terlalu jauh dan membuat proses pembangunan menjadi tidak optimal. Langkah pemekaran merupakan solusi untuk mempercepat proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebab, pemekaran wilayah membuat pelayanan birokrasi pemerintah kepada masyarakat menjadi makin dekat dan fokus.

Di lain sisi, pemekaran tersebut menandakan aspirasi dari masyarakat Papua telah dipenuhi. Karena itu, Mendagri mengajak semua pihak termasuk kepala daerah di wilayah Papua untuk mendukung empat provinsi baru tersebut terutama dalam hal operasionalisasi. "Provinsi-provinsi baru ini (agar) segera running, beroperasi," jelasnya.

Dirinya berpesan kepada empat Pj. Gubernur di provinsi baru agar dapat menyusun roadmap mengenai arah pembangunan di daerah yang dipimpinnya, baik meliputi jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Jangan sampai mereka pasif dalam menjalankan roda pemerintahan di provinsi baru.