Incar Keuntungan US$175 Miliar dari Hilirisasi, Jokowi Minta OJK Dukung Serius

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan konkret Otoritas Jasa keuangan (OJK) mengenai proyek hilirisasi pemerintah, termasuk dalam hal ini dukungan dari sisi pendanaan.

Jokowi menekankan, hilirisasi merupakan kunci yang mendorong Indonesia untuk dapat menjadi negara maju.

Baca Juga: Wacana Jokowi Tiga Periode Memanas Lagi, Amien Rais: Saya Sudah Muak!

"Jadi, dukungan itu betul-betul diberikan, tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi. Karena, hilirisasi ini menjadi kunci bagi negara kita untuk melompat menjadi negara maju," ungkap Jokowi pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (7/2/2023).

Pada kesempatan itu, Jokowi menjelaskan bahwa pada tahun 2018 Indonesia masih berada di jajaran lower middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke bawah.

Ia melanjutkan, Indonesia sempat masuk ke jajaran upper middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke atas dan kembali menurun akibat pandemi. Namun, kata Jokowi, di tahun 2022, Indonesia sudah kembali naik menjadi upper middle income country.

"Inilah yang harus terus secara konsisten kita dorong agar naik terus PDB kita sehingga kita harapkan betul-betul kita bisa melompat maju ke depan. Hilirisasi menjadi kunci bagi negara ini, kalau kita ingin menjadi negara maju. Di semua komoditas, baik itu yang namanya CPO, minerba, baik yang berasal dari sumber daya alam laut kita, semuanya," ujar Jokowi.

Untuk itu, Jokowi kembali meminta dukungan OJK untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai pentingnya hilrisasi. "Karena proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas, dan kelautan itu bisa sampai angka US$715 billion dan lapangan kerja yang terbangun bisa 9,6 juta. Besar sekali. Inilah yang akan terus kita kejar. Terus kita kejar," tegas Jokowi. 

Sementara, selain hilirisasi, Jokowi juga menyebut pentingnya perlindungan bagi masyarakat terhadap produk jasa keuangan lainnya, baik itu berupa asuransi, pinjaman online, investasi, hingga pada kegiatan tour haji dan umrah. Jokowi meminta OJK untuk lebih intensif lagi dalam melakukan pengawasan.

"Saya minta betul urusan asuransi utamanya pinjaman online investasi dilihat betul. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah seperti Asabri, Jiwasraya, Rp17 triliun, Rp23 triliun. Ada lagi Wanaartha, Indosurya, Unit Link, ini harus mikro satu-satu diikutin," tukasnya.