Over Supply Listrik Jadi Beban, Dukungan Pemerintah Jokowi untuk PLN Sangat Dinantikan: Harus Ada Kebijakan...

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, ikut menyoroti adanya kelebihan produksi listrik di Tanah Air.

Karena itu, dirinya pun meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus agar perusahaan plat merah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tidak menanggung beban tersebut.

Baca Juga: Komitmen Era Jokowi, Menko Luhut Ajak Dunia Industri Turun Tangan Kurangi Sampah Plastik

"Harus ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga over 'over supply' ini tidak lagi jadi beban PLN," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, PLN perlu diberikan support guna mencegah bertambahnya beban akibat sistem TOP (Take or Pay) terkait dengan Pembangkit Listrik yang dibangun pihak swasta (IPP).

Untuk itu kata dia, adanya wacana “Power Wheeling” atau pemanfaatan jaringan listrik bersama milik PLN yang  diperbolehkan di pergunakan pembangkit swasta , yang pada dasarnya adalah proyek pihak swasta, ini bisa membuat PLN menanggung beban tambahan yang pada akhirnya akan membuat PLN semakin berat beban yang harus ditanggungnya.

Lebih lanjut, ia menilai PLN adalah BUMN strategis yang keberadaan dan perannya sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, jadi harus dihindarkan dari incaran pemburu rente yang hanya berfikir memanfaatkan bisnis listrik untuk mengejar keuntungan materi semata.

Baca Juga: Turun hingga Terkendali, Mendagri Tito Ungkap Rahasia Pemerintah Jokowi Tekan Angka Inflasi

Selain power wheeling kata dia, pemerintah juga diminta agar bijak terhadap PLTS atap yang sedang gencar disuarakan. Sebab pengembangan PLTS Atap juga akan berdampak terhadap PLN yang sedah terbebankan dengan kelebihan daya yang ditanggungnya.