Kartu Tani Digital Tak Akan Bebaskan Petani dari Permasalahan Biaya Pupuk

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu atau Said Didu mengatakan kartu tani digital yang baru-baru ini diluncurkan Presiden Jokowi tidak akan menyelesaikan masalah mahalnya pupuk di Indonesia. 

“Saya membaca baru saja Pak Jokowi itu meluncurkan kartu lagi, ternyata masih punya simpanan kartu rupanya Pak Jokowi. Saya pikir kartunya sudah habis tapi kartunya yang kali ini yang diluncurkan oleh Pak Jokowi itu adalah kartu Tani digital untuk pupuk bersubsidi di Aceh,” kata Hersubeno saat berbincang dengan Said melansir dari youtube channel MSD, Selasa (14/02/23).

Baca Juga: Bongkar Dilema Jokowi Soal Hidup-matinya Wacana Tiga Periode, Amien Rais: Jadi Ada Sejumlah Elite...

“Saya bingung  soalnya  zaman Pak Harto kelihatannya itu urusan yang begini-begini nggak pakai kartu-kartu tapi beres juga ya,” tambah dia.

“Sebenarnya, ini semakin hari semakin kita tahu sebenarnya apa tindakan rutin daripada presiden kita,” jawab Said.

“Untuk kartu pupuk, sebenarnya kartu seperti itu sudah ada sejak 2008 kartu. Pemerintah ini sebenarnya lagi bikin masalah kan dengan pengurangan subsidi pupuk,” kata dia. 

“Nah, dari awalnya lebih dari 30 komoditas yang disubsidi tahun 2020 sampai 2022 lebih dari 30 komunitas yang disubsidi dengan 9 jenis pupuk yang disubsidi tapi dikurangi,” jelasnya.

Jadi kata Said, sekarang hanya 9 jenis tanaman yang disubsidi, sektor perikanan sudah tidak ada, perkebunan sudah tinggal perkebunan tebu juga. Dan kemudian tinggal sisa 3 jenis pupuk yang disubsidi saat ini.

“Tapi yang menariknya adalah disaat yang sama pemerintah bisa memberikan subsidi untuk mobil listrik dan motor listrik,” kata dia.