Pembangunan Smelter Masih Lambat, Bahlil Dorong Relaksasi Kredit

Program hilirisasi mineral dan konsentrat mentah di dalam negeri menghadapi banyak kendala utamanya soal pembiayaan. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui penyaluran kredit perbankan tanah air untuk pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan mineral (smelter) masih sedikit.

Bahlil menilai membangun smelter butuh modal yang cukup besar. “Perbankan kita belum terlalu penuh secara sungguh membiayai smelter. Smelter kan tidak bisa dibangun lewat APBN,”tegas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/2).

Baca Juga: Ada 48 Smelter Telah Beroperasi, Terbanyak di Sulawesi Tenggara

Melihat situasi itu, Bahli menyadari bahwa kebanyakan smelter di Indonesia didominasi investor asing. “Pemerintah ada keinginan smelter ini milik orang Indonesia,”tegasnya.

Namun demikian, untuk mendorong perbankan menyalurkan kreditnya untuk smelter, Bahlil pun mendorong adanya relaksasi aturan. “Kami dorong segera melakukan relaksasi diperbankan sehingga perbankan mau memberikan kredit dengan equity yang terjangkau. Jangan euitynya 40%. Kalau bank asing itu cuma 10%,”Ucapnya.

Sebelumnya Kementrian Perindustrian menyamppaikan bahwa per 1 Februari 2023, terdapat 91 smelter di Indonesia. Perinciannya 48 smelter telah beroperasi dan lainnya dalam tahap feasibility study atau konstruksi.

“Berdasarkan data Kemenperin per 1 Februari terdapat 91 smelter di Indonesia dengan rincian 48 telah beroperasi,”Kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita  di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Sementara itu dari lokasi smelter, terbanyak berada di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 25 smelter. Kemudiaan diikuti di provinsi Maluku sebanyak 22 smelter, lalu di Sulawesi Utara sebanyak 12 smelter, Kalimantan Barat 10 smelter, dan lainnya 34 smelter terletak diberbagai provinsi seluruh Indonesia.