Pertemuan Airlangga dan Muhaimin Buka Peluang Perubahan Koalisi Pemilu 2024

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai pertemuan tersebut bisa mengubah peta koalisi.

Pasalnya, hingga saat ini peta politik Pemilu 2024 masih sangat cair. Belum ada koalisi yang menetapkan pasangan calon presiden (capres) yang akan diusung.

"Karena itu, perubahan koalisi di KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) dan KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) tetap terbuka," tegas Jamiluddin, Jumat (17/2).

Jamiluddin mengungkapkan setidaknya ada dua penyebab. Pertama, ada kemungkinan masing-masing koalisi, KIB dan KKIR, gagal dalam kesepakatan pasangan capres-cawapres.

"KIB dan KKIR gagal menyepakati pasangan capres yang akan diusung. Karena itu, ada peluang partai politik di dua koalisi itu saling pindah haluan," ujarnya.

Menurutnya, terbuka peluang PKB pindah ke KIB ketika kepentingan Muhaimin Iskandar untuk menjadi cawapres tidak diakomodir oleh Prabowo Subianto.

"Sebaliknya, ada kemungkinan PAN dan PPP pindah haluan ke Gerindra bila capres atau cawapres yang akan diusungnya tidak diakomodir Golkar," ungkap Jamiluddin.

Sedangkan kemungkinan kedua, KIB dan KKIR bergabung membentuk koalisi baru. "Peluang ini bisa terjadi bila hal itu diinginkan Presiden Joko Widodo," tandasnya.

Pilihan kedua itu, diambil kata dia, untuk menandingi Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. KIB dan KKIR akan sulit menandingi Anies jika tidak bergabung.

Pilihan itu juga diperkuat dengan kemungkinan bergabungnya PDIP yang lebih memilih Pemilu 2024 diikuti 2 poros.

"Bahkan tidak menutup kemungkinan PDIP juga melebur bersama KIB dan KKIR. Bila ini terjadi, maka kekuatan koalisi ini menjadi sangat gemuk," tambahnya.

Dikatakan Jamiluddin, hal itu akan memunculkan dua poros dalam Pemilu 2024 yakni koalisi akan meneruskan arah pembangunan Jokowi dan koalisi yang menginginkan perubahan yang terdiri Nasdem, Demokrat, dan PKS yang akan mengusung Anies.

Kendati demikian, menurut Jamiluddin, keidealan Pemilu 2024 diikuti oleh 4 poros. "Dari sisi demokrasi, lebih ideal ada empat pasangan Capres yang maju. Kalau ini terjadi, rakyat akan disuguhkan lebih banyak pilihan," pungkasnya.