Kubu Anies Baswedan Tak Perlu Khawatir, Tetap Bisa Menang Asalkan Lakukan Strategi Ini

Hanya dihuni tiga partai politik (parpol) yakni, NasDem, PKS dan Demokrat terkesan Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan seperti dikeroyok.

Ya, mereka seperti dikeroyok oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), dan PDI Perjuangan sehingga dianggap sedang melawan kekuatan besar. 

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga melihat wajar apabila koalisi lain dianggap sebagai kekuatan besar. 

Baca Juga: PDIP Buka Pintu untuk Surya Paloh Temui Megawati, Asal Jangan Bahas Soal Anies Baswedan: Kita Welcome, Tapi...

Sebab, siapa pun pasangan capres-cawapres yang diusung mereka kemungkinan orang-orang pemerintahan Jokowi. 

"Kelompok KIB, KKIR, dan PDIP yang akan mengusung capres untuk melanjutkan program Jokowi. Karena itu, siapa pun capres yang mereka usung bertujuan untuk mempertahankan status quo," kata Jamiluddin Ritonga saat dikonfirmasi, Minggu (19/2/2023). 

Menurut dia, dengan melihat fakta ini akan ada kecenderungan dua poros pengusung capres-cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti.

Rakyat yang puas dengan arah pembangunan saat ini pasti akan memilih capres dari kubu pemerintahan.

Sebaliknya, mereka yang tak puas memilih capres usungan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dalam hal ini, Anies Baswedan. 

"Karena itu, pasangan capres mana yang menang akan ditentukan perbedaan persentase pemilih yang pro status quo dan pro perubahan. Kalau lebih banyak pemilih yang pro status quo, maka yang berpeluang menang pasangan capres yang diusung KIB atau KKIR atau PDIP," ujarnya. 

Jadi, kesimpulannya, kemenangan pasangan capres-cawapres tidak ditentukan banyak tidaknya partai yang mengusung dan mendukung. 

Baca Juga: Belum Turun Gunung Meski Sudah Resmi Usung, PKS Jawab Tudingan Cuma Basa-basi Dukung Anies Baswedan

"Meskipun Anies diusung hanya tiga partai, namun bila mayoritas rakyat memang menginginkan perubahan, maka peluang menang sangat terbuka," tukasnya. 

Dengan catatan, lanjut dia, kalkulasi itu hanya berlaku bila para penyelenggara pemilu bekerja profesional. KPU dan Bawaslu benar-benar menjaga independensinya.

"Namun, kalau KPU dan Bawaslu berpihak kepada pasangan capres tertentu, tentu semua kalkulasi itu tidak berlaku," pungkasnya.