Pemprov DKI Siapkan Berbagai Strategi Dorong Laju Investasi di Jakarta Tahun 2023

Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan investasi di Jakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerapkan beberapa strategi dalam bentuk program atau kegiatan untuk menarik investor.

Salah satunya adalah melaksanakan diseminasi terkait bimbingan teknis, asistensi, dan pendampingan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada para pelaku usaha di enam wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, sebagai upaya untuk memberi pemahaman dan mendorong pelaku usaha agar dapat segera menyampaikan LKPM.

Baca Juga: Tembus Rp89,2 Triliun, Realisasi Investasi PMDN 2022 Provinsi DKI Jakarta Peringkat Atas Nasional

"Diseminasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan, memberikan informasi tentang kondisi perekonomian di Jakarta dan secara global, menyosialisasikan tata cara penyampaian LKPM melalui OSS RBA, membuka kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan sesama pelaku usaha, serta manfaat lainnya dalam pengembangan kegiatan usaha," tutur Benni dalam keterangannya, Selasa (21/2/2023).

Selain itu, sambung Benni, pelaporan LKPM menjadi salah satu sumber informasi pemerintah terkait perkembangan dunia usaha, serta menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun suatu kebijakan.

Tidak hanya itu, Benni menyebut pihaknya juga memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan mulai dari strategi debottlenecking atau memfasilitasi proyek yang terhambat realisasinya, sampai dengan mengatasi kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha terkait proses perizinan maupun nonperizinan di Jakarta dengan bekerjasama dengan instansi terkait guna mendorong pertumbuhan penanaman modal di Jakarta.

"DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan video promosi yang akan digunakan sebagai materi publikasi promosi penanaman modal melalui media online (media sosial, website). Selain itu, kami kerap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal UP PMPTSP tingkat kota/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan, yang dilakukan paling sedikit setiap triwulan," sambung Benni.