Deklarasi PKS dan NasDem Hanya Untungkan Masing-masing Partai, Bagaimana Demokrat?

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai, deklarasi yang dilakukan PKS mengurangi kehawatiran isu gagalnya pengusungan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres). Pasalnya, sebagai Bacapres yang tidak berasal dari kader partai, peluang Anies untuk tidak memperoleh tiket cukup besar. 

Kendati demikian, deklarasi PKS untuk Anies Baswedan sebagai Bacapres dinilai belum lengkap jika tidak adanya kepastian dari Demokrat untuk juga melakukan deklarasi seperti yang dilakukan NasDem dan PKS.

“Kepastian capres dan cawapres Koalisi Perubahan itu bisa dipercaya oleh publik jika Surya Paloh, Salim Assegaf, dan SBY jumpa pers bersama dengan memperkenalkan Anies. Narasi yang dimainkan oleh NasDem dan PKS cendrung masih menguntungkan partai masing demi kepentingan efek ekor jas Pemilu 2024”, kata Arifki dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/2/23).

Baca Juga: PDIP Ogah Gabung Koalisi Perubahan, Demokrat Nyeletuk: Ada Kebencian terhadap Anies

Arifki menilai, langkah deklarasi pengusungan Anies Baswedan yang dilakukan NasDem dan PKS adalah hal yang realistis. Pasalnya, dia menilai kedua partai tersebut tidak memiliki kader partai yang mempuni untuk diusung dalam Pilpres 2024 nanti.

Dia menilai, pemilu serentak menjadikan kedua partai ini butuh membutuhkan brand untuk menarik popularitas capres menjadi keuntungan partai. Kendati demikian, langkah yang diambil oleh NasDem dan PKS tentu tidak terlalu menarik bagi Demokrat, karena memilih ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sebagai Bacapres maupun Bacawapres. 

Oleh sebab itu, Arifki menilai PKS dan NasDem telah menyelesaikan kepentingannya dilevel organisasi. Akan tetapi, pada level politik mengusung Anies Baswedan dalam narasi Koalisi Perubahan sepertinya masih mengalami jalan buntu.

Pasalnya, kata Arifki, kepentingan Demokrat tentu menginginkan AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Tetapi, langkah politik itu tidak mudah bagi NasDem yang saat ini masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.