Ditunggunya Kejelasan Harta Kekayaan Ayah Mario Dandy, KPK Diwanti-wanti: Awas, Jangan Tebang Pilih!

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Didik Mukrianto mendorong langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemeriksaan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo, salah seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak, yang berlangsung siang tadi.

Adapun pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memeriksa harta kekayaan Rafael yang digadang-gadang menyentuh angka Rp56 miliar.

Baca Juga: Sempat Menjadi Antitesis, Elite Megawati Kini Diharuskan Urusi Kreasi Anies: Saya Tadi Dititipkan...

Adapun harta kekayaan Rafael dipertanyakan publik tak kala sang anak, Mario Dandy, terjerat kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora. Publik juga mempertanyakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) Rafael untuk segera diusut oleh pihak berwajib.

"Saya mendorong dan mendukung sepenuhnya langkah-langkah KPK dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Dan jika diperlukan, melakukan pendalaman kepada para pejabat di Dirjen Pajak secara umum, mengingat kemungkinan masih ada potensi kekurangterbukaan dalam pelaporan LKHPN," kata Didik saat dihubungi, Rabu (1/3/23).

Dia menuturkan, jika melihat laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mestinya KPK sigap melakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Didik sendiri meyakini, laporan yang dibuat PPATK berdasarkan fakta yang ada.

"Jika mencermati laporan PPAT kepada para aparat penegak hukum termasuk KPK sejak 2012, harusnya KPK segera merespon dengan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Saya yakin laporan dan analisa PPATK juga ada dasar dan fakta materialnya," katanya.

Baca Juga: Walau Masih Muda, Ustaz Adi Hidayat Dipercaya Jadi Elite Muhammadiyah: Dia Smart, Sangat Open Minded

Di samping itu, Didik juga menilai perlu dilakukan pendalaman terhadap berbagai kemungkinan transaksi yang signifikan yang tidak sesuai dengan profil Rafael. Selain itu, dia meminta KPK untuk melakukan pendalaman terkait pihak-pihak perantara yang kemungkinan terlibat seandainya terbukti melakukan tindak pidana korupsi.