Pendukung Jokowi Salahkan Anies Baswedan Soal Tragedi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Aktivis Tegas: Pemerintah Tidak Berpihak ke Rakyat!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ahmad Khozinudin ikut menyoroti soal tragedi kebakaran depo Pertamina Plumpang yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Kohozinudin yang merupakan Aktivis dan Advokat itu mengatakan harus ada pendalaman mengenai penyebab tragedi tersebut agar jelas bukan main salah menyalahkan seperti kubu pendukung Jokowi dan Anies Baswedan.

Menurut Khozinudin, yang perlu ditelusuri saat ini adalah mengenai SOP dan SDM yang bertugas terhadap berjalannya Depo tersebut.

“Soal adanya SOP yang harus diperbaiki ini bisa kita benarkan setelah ada evaluasi apa penyebab utama kebakaran. Kalau penyebab utama ada pada kelalaian SDM, kalau kelalaian pada SOP maka harus ada perbaikan, kalau SOP sudah baik tapi tidak dijalankan tidak dijalankan tapi tidak ada kontrol manajemen berarti manajemen yang harus diperbaiki,” ujar Khozinudin melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Senin (6/3/23).

Baca Juga: Nggak Pernah Benar di Mata Pembenci Tapi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Anies Baswedan Tinggi, Andi Sinulingga: Mereka Akan Jenuh!

“Harus ada rencana antisipasi yang bisa memastikan kalau insiden terjadi tidak menimbulkan korban jiwa, maksimal kehilangan Depo saja dan tak kehilangan nyawa,” tambahnya.

Untuk diketahui, tak lama setelah tragedi kebarakan tersebut terjadi, Anies langsung diserang sejumlah pihak khususnya di media sosial yang juga selama ini akun-akun tersebut jadi pendukung Jokowi.

Anies disalahkan karena dianggap menerbitkan IMB kepada warga yang berdekatan dengan Depo tersebut.

Baca Juga: Anies Baswedan Dituding Bakal Jadikan Indonesia Negara Khilafah, Pemuda Katolik Pasang Badan: Saya 5 Tahun di Jakarta Tetap ke Gereja!

Khozinudin menegaskan pertikaian saling menyalahkan seperti itu hanya menyakitkan bagi para korban karena tak menyelesaikan masalah. Salah satu yang jadi masalah utama mengenai pemukiman warga yang dekat dengan Depo ini menurut Khozinudin adalah tak adanya keberpihakan negara/pemerintah kepada rakyat.

“Problemnya wilayah yang harus steril ini sudah diduduki penduduk, problemnya penduduk ini tidak mau direlokasi, problemnya tidak mau direlokasi karena tidak ada jaminan, kalau digusur-gusur saja Cuma di rusun apalagi statusnya Cuma sewa ya nggak mau juga, Problemnya negara tidak punya ketidakberpihakan,” jelasnya.