Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Kader PSI Bandingkan Kebijakan Anies dengan Ahok di Plumpang
Bakal Calon Presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan (tengah) menyampaikan pidato kebangsaan di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (21/1/2023). Kunjungan Anies Baswedan tersebut dalam rangka safari politik sekaligus silaturahmi dengan para relawan dan kader Partai Nasdem di daerah tersebut. | Kredit Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membutuhkan pimpinan yang tegas untuk menangani persoalan di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Hal itu sehubungan dengan peristiwa kebakaran yang mengakibatkan belasan meninggal dan puluhan luka.
Patut diingat, menurut William, pada periode kepemimpinan Gubernur Anies Rasyid Baswedan, warga di kawasan yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, justru mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) kawasan. Meski sifatnya sementara, masa berlaku UMB berlaku tiga tahun.
"Harusnya Pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman, ini malah dikasih IMB. Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan, jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat," kata politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Menurut William, langkah Anies tersebut tidak tepat. Pasalnya, selain membahayakan masyarakat, terlebih pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok warga juga pernah diajak untuk pindah mengingat lokasi itu berbahaya untuk ditempati karena dekat dengan Depo Pertamina.
"Pak BTP dulu pernah mengajak warga untuk pindah karena memang tidak aman jika ada pemukiman dekat Depo Pertamina. Ketegasan Pak BTP harus ditiru oleh pemimpin politik, walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri," ucap William.
Di sisi lain, William juga mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan evakuasi kepada korban dan memberikan pengobatan secara gratis.
"Pemprov DKI Jakarta sekarang harus fokus menyelamatkan warga. Jangan sampai kejadian ini terulang. Pastikan mereka sekarang punya tempat tinggal yang aman dan korban dapat pengobatan gratis," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
Advertisement
