Ada Kejadian Mirip Kebakaran Plumpang di Era Soeharto, PKS Heran Cuma Anies yang Kena: Lebih Parah, Tapi Tak Ada yang Salahkan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkap ada kejadian serupa dengan kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Hal ini dibongkar untuk memberi pembelaan kepada Anies Baswedan.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, membeberkan dalam peristiwa yang terjadi tahun 1984 itu tidak ada satu pun yang menyalahkan Soeharto. Berbeda dengan Anies yang dipojokkan karena memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan tersebut.

Baca Juga: Anies Baswedan 'Diserang' Soal Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, PKS Auto Bela Sampai Bawa-bawa Era Soeharto: Tidak Ada...

"Tahun 1984, Gudang Peluru KKO Cilandak meledak, berdampak serius bagi warga sekitar, sampai radius 2,5 KM lebih. Tidak ada yang menyalah-nyalahkan status tanah warga sekitar," ujar Taufik kepada wartawan, Jumat (10/3/2023).

Karena itu, ia merasa heran banyak pihak yang menyeret Anies untuk disalahkan atas kejadian kebakaran Pertamina Plumpang itu.

"Tahun 2023, Depo Pertamina Plumpang meledak. Lalu ada yang mempersoalkan status tanah warga sekitar? Aneh!," ucap Taufik.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak menyebut eks Gubernur Anies Baswedan dan PT Pertamina (Persero) memiliki andil besar atas peristiwa meledaknya depo Pertamina di Plumpang, Jumat (3/3/2023) lalu. Keduanya bersalah karena peristiwa tersebut berujung menjadi kebakaran besar serta menewaskan 17 warga.

Baca Juga: Jokowi Kasih KTP dan Anies Kasih Izin IMB Bukan Hal yang Harus Dipermasalahkan, PKS: Tapi Peduli Rakyat Kecil

Jhonny mengatakan seharusnya berdasarkan regulasi terdapat jarak 50 meter antara permukiman warga dengan depo Pertamina tersebut. Namun, pada kenyataannya batas rumah warga dengan depo hanyalah tembok. Akibatnya rumah warga ikut dilalap si jago merah karena ledakan depo tersebut.

Hal ini terjadi karena Anies disebut Jhonny menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan di lokasi itu. Anies disebutnya termakan janji politik saat Pilkada 2017 lalu demi mendapatkan dukungan warga.