Awas! Kapal Selam Nuklir Makin Dekat ke Indonesia, China Merespons Begini

Rencana Australia membeli lima kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika Serikat telah memicu teguran keras dari China. 

Para pejabat China menuduh AS dan Inggris mengabaikan kewajiban mereka sebagai kekuatan nuklir dan anggota Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).

Baca Juga: Menhan Australia Ungkap Pentingnya Pembelian Kapal Selam Nuklir, Simak!

"Rencana kerja sama kapal selam nuklir ... adalah tindakan terang-terangan yang merupakan risiko proliferasi nuklir yang serius, merongrong sistem non-proliferasi internasional, memicu perlombaan senjata, dan merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan ini," kata misi China untuk PBB dalam serangkaian twit, Selasa (14/3/2023) pagi.

Berbicara di Pangkalan Angkatan Laut Point Loma di San Diego pada Senin (13/3/2023), Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan PM Australia Anthony Albanese mengumumkan rencana untuk kapal selam kelas baru, SSN-AUKUS, yang akan dibangun di Inggris dan Australia dengan teknologi dan dukungan AS pada akhir tahun 2030-an atau awal tahun 2040-an.

Namun, Australia akan terlebih dahulu membeli setidaknya tiga kapal selam kelas Virginia dari AS.

Sejak aliansi AUKUS dibentuk pada tahun 2021, Beijing telah berulang kali mengkritik ketiganya karena melampaui batas proliferasi nuklir. Kapal selam buatan AS itu berbahan bakar uranium yang sangat diperkaya untuk senjata, tetapi sekutu bersikeras bahwa ada celah yang membebaskan reaktor angkatan laut dari perlindungan NPT.

"Ironisnya, dua negara pemilik senjata nuklir yang mengklaim menegakkan standar non-proliferasi nuklir tertinggi justru mentransfer berton-ton uranium yang diperkaya untuk senjata ke negara non-negara pemilik senjata nuklir, yang jelas-jelas melanggar tujuan dan sasaran NPT," kata misi diplomatik China, pada Selasa (14/3/2023).

Itu menyebut rencana transfer teknologi dan material nuklir itu sebagai "kasus standar ganda" serta mendesak ketiga negara itu untuk "menghormati kewajiban mereka sebagai anggota NPT."