Penyelesaian Skandal Rp300 Triliun Kemenkeu Tak Bisa Diselesaikan Secara Politis, Pakar Minta Jokowi Perintahkan KPK Turun Tangan

Akademisi yang juga pakar ekonomi dari IPB, Prof Didin S. Damanhuri ikut menyoroti soal heboh pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD terkait dugaan skandal Korupsi dan Pencucian uang Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Didin, di Kemenkeu terdapat Mafia pajak seperti Rafael Alun Trisambodo yang punya konsultan hukum dan berbagai langkah-langkah untuk melakukan pencucian uang. Rafael Alun ini lebih shopisticated dari Gayus.

Baca Juga: Mahfud MD dan Sri Mulyani Silang Pendapat Soal Rp300 Triliun, Jokowi Diminta Jangan Diam Saja: Jangan Lepas Tangan!

“Sekarang sudah digitalized mafia yang eselon 3 ini begitu powerfull yang ternyata di dalam rekeningnya ada 500 milyar transaksi dan itu baru ditemukan. Bisa saja menurut dugaan itu nilainya Triliunan. Dan itu berarti ada mafia-mafia pajak yang lain yang jumlahnya entah berapa yang ini adalah kewajiban dari para penegak hukum,” ungkap Didin dalam acara Zoominari Narasi Institute, sebagaimana dalam keteranagan resmi yang diterima, Senin (20/3/23).

Dengan kondisi yang demikian, Didin mengaku heran bahwa KPK dan DPR tak segera ambil langkah cepat padahal poin-poin kecurigaan begitu banyak.

Baca Juga: Mahfud MD Siap Jelaskan Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun Kemenkeu di Hadapan DPR: Saya Tidak Bercanda!

Bahkan indikasi terkuat mengarah pada pencucian uang.

“Yang saya heran KPK diam saja dan DPR diam saja, nilai kolosal 300 T yang jelas sudah dinyatakan sebagai mencurigakanada unsur tindak pidana pencucian uang,” tambahnya.

Didin menilai saat ini langkah penyelesaian aktor utama kehebohan ini (Mahfud MD, Sri Mulyani, dan PPATK) hanya mengambil langkah penyelesaian yang sifatnya politis.

Padahal, lanjut Didin, pemerintah harus bisa memastikan penyelesaian skandal ini jauh dari unsur politis.

“Pemerintah harus hati-hati menyelesaikan 300 T ini tidak secara politis, tapi Presiden harus memerintahkan kepada Ketua KPK untuk melakukan penelitian terhadap 300 T itu. Jika ditemukan alat bukti maka lanjutkan dengan melakukan penyidikan,” jelasnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sibuk Urusi Baju Impor Bekas, Netizen Langsung Balas: Kalau Impor Beras Gimana Pak?

Untuk diketahui, setelah Kemenkeu dan PPATK telah mengeluarkan pernyataan yang mengklaim angka Rp300 Triliun tersebut tak sebagaimana yang digambarkan Mahfud, sang Menkopolhukam pun dengan tegas mengungkapkan siap membuktikan dan membeberkan data yang ia punya di hadapan Komisi III DPR RI.

Rencana rapat bersama antara Komisi III dan Mahfud MD dipastikan batal senin ini (20/3/23) karena permasalahan surat menyurat yang belum selesai.