Bukber Pejabat Masih Dilarang, Jokowi Macam Membuktikan Rezimnya Anti-Islam

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus menyoroti kontroversi yang dimunculkan oleh kebijakan baru dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dirinya cukup keheranan dengan manuver dari mantan gubernur itu yang melarang pejabat negara untuk melaksanakan buka puasa bersama alias bukber.

Baca Juga: Mengungkap Keberadaan Dana Hantu Era Jokowi, DPR Siap Lawan Mahfud MD: Kami Siap Beradu Logika!

Menurutnya, hal tersebut sangat riskan untuk disalahgunakan, terlebih menjelang tahun politik seperti 2024.

Gaus mengaku khawatir bahwa instruksi tersebut akan dipersepsikan bahwa Pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang anti Islam.

"Menimbulkan anggapan di tengah masyarakat, bahwa rezim pemerintah sekarang dianggap anti islam," kata Guspardi kepada Akurat.co di Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu justru menyarankan kepada Presiden Jokowi memberikan keleluasaan baik jajaran pemerintah maupun masyarakat melakukan kegiatan bukber.

Baca Juga: Enggak Pentingnya Bukber Pejabat, Kebijakan Jokowi Sudah Tepat: Nahdliyin Saja Kurang Suka

"Memberikan kebebasan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat yang ingin menyelenggarakan bukber," ujarnya.