Teka-teki Cawapres Anies Baswedan Bakal Segera Terjawab, NasDem Bocorkan Jadwal Pengumuman: Sudah Kita Hitung, Bulan...

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto kembali menyinggung soal bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan. Ditegaskannya sekali lagi, keputusan itu diserahkan sepenuhnya kepada sang calon presiden (capres) Koalisi Perubahan.

"Sudah kita hitung bulan Juli tampaknya sudah (diumumkan)," kata Sugeng di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2023).

Baca Juga: Ditanya Kapan Pengumuman Cawapres Bagi Anies Baswedan, Elite Nasdem Jawab: Akan Diumumkan di Bulan…

Sugeng membeberkan Tim Kecil Koalisi Perubahan untuk Persatuan saat ini tengah menggodok nama-nama yang ada serta dianggap layak mendampingi Anies.

Ia memastikan paling lambat penetapannya tak kurang dari satu bulan sebelum pendapaftaran calon presiden.

"Dipastikan kurang lebih satu bulan atau paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran, itu sudah kami hitung, itu paling lambat," ungkap Sugeng.

Menurutnya, sempitnya masa kampanye yang hanya 75 hari dipotong minggu tenang, membuat Tim Kecil ini harus menghitung cermat plus minusnya.

"Sehingga, pengumuman pasangan capres dan cawapres lebih cepat juga berdampak pada pengenalan ke masyarakat. Figur pasangan calon bisa dikenal lebih luas oleh publik," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, salah satu dari 6 poin Piagam Koalisi Perubahan adalah memberi mandat kepada Anies Baswedan selaku calon presiden untuk memilih calon pasangannya.

Terdapat 5 kriteria calon pendamping Anies. Pertama adalah sosok yang mampu berkontribusi dalam pemenangan yang diwujudkan secara elektabilitas cukup tinggi dan memiliki kerentanan politik rendah.

Baca Juga: Elite PKS Beber Info Mengejutkan: Ada Ketum Parpol di Luar Koalisi Perubahan yang Tawarkan Diri Jadi Cawapres Anies Baswedan

Kedua, berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi. Tiga, berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif.

Keempat, sosok tersebut harus memiliki visi yang sama dengan Anies. Terakhir, mampu bekerja sama sebagai dwi tunggal, baik saat menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hingga ketika terpilih sebagai pemimpin periode selanjutnya.