Tanggapi Usulan JK Soal Koalisi Besar Gabungan KIB dan KPP dengan Pertanyaan, PDIP: Mampu Nggak?
Kredit Foto: Andi Hidayat
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, tak ambil pusing soal wacana Koalisi Besar yang diusulkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla (JK), pada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Menurutnya, wacana tersebut menjadi hal yang wajar mengingat pemilu merupakan pesta yang digelar tiap lima tahun sekali. Kendati demikian, yang menjadi pertanyaan adalah kemampuan dalam Koalisi Besar sendiri.
Baca Juga: Seandainya Koalisi Besar yang Disebut Airlangga Terwujud, PAN Akan Lakukan Ini: Nanti...
"Banyak orang punya keinginan, apalagi tokoh-tokoh punya keinginan. Wajar-wajar saja keinginan itu, tapi antara keinginan dan keberdayaan kemampuan dua hal yang berbeda. Saya ingin, Koalisi Besar mampu nggak melaksanakan? Jadi ingin dan mampu dua hal yang berbeda," kata Bambang Pacul saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).
Bambang Pacul menilai koalisi besar yang dimaksud JK masuk dalam kategori keinginan. Menurutnya, hal tersebut bersifat subjektif.
"Itu akan mengukur keinginan dan kepercayaan, keinginan dan kemampuan untuk memperjuangkan hal tersebut dan itu dalam konteks sah-sah saja," katanya.
Di samping itu, Bambang Pacul juga enggan berkomentar lebih banyak ihwal status para mitra partai politik KIB yang terdiri atas partai koalisi pemerintah saat ini, di antaranya Golkar, PAN, dan PPP.
Menurutnya, hal tersebut masuk dalam etika politik dan satu tingkat lebih tinggi daripada definisi berkoalisi.
"Beretika nggak sih kalau aku pacaran denganmu, sudah punya istri, kok pacaran misalnya. Itu bener atau nggak? Itu etikanya kan jadi masing-masing nih. Nah itu jadi soal etika nggak usah saya tanggapi deh karena kultur kita belum pada level yang sama," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli, tak menampik adanya arahan JK agar Golkar bergabung dengan KPP. Dia menilai, JK memiliki pandangan dan saran yang baik bagi partainya.
Kendati demikian, Doli mengatakan semua masukan dan pandangan dari Politisi Senior Partai Golkar tersebut akan ditampung terlebih dahulu untuk dibahas secara resmi dalam rapat internal partai.
"Apakah nanti dalam rapat partai internal di DPP atau ketua-ketua dewan (Partai Golkar) itu," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).
Baca Juga: Nggak Ada Kata Takut, Kubu Anies Baswedan Siap Lawan Koalisi Besar! Habib PKS: Kami Enjoy Saja
Sementara itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut adanya koalisi besar pada saat menghadiri acara buka puasa bersama di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (25/3/2023) lalu. Dia mengatakan, dengan terbentuknya koalisi besar, maka akan sangat menguntungkan bagi Indonesia.
"Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia," ujar Airlangga di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (25/3/2023).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait:
Advertisement
