Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ikut-ikutan Beri Tekanan, Biden Disemprot Netanyahu: Biar Sahabat, Israel Berdaulat, Jangan Ikut Campur!

Ikut-ikutan Beri Tekanan, Biden Disemprot Netanyahu: Biar Sahabat, Israel Berdaulat, Jangan Ikut Campur! Kredit Foto: Instagram/Benjamin Netanyahu
Warta Ekonomi, Tel Aviv -

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan tanggapan setelah Presiden Joe Biden menyuarakan keprihatinannya mengenai usulan reformasi peradilan di Israel.

"Pemerintahan saya berkomitmen untuk memperkuat demokrasi dengan mengembalikan keseimbangan yang tepat antara tiga cabang pemerintahan, yang sedang kami perjuangkan melalui konsensus yang luas," kata Netanyahu, dikutip RT.

Baca Juga: Benjamin Netanyahu Diultimatum Para Menterinya, Pemerintahan Israel Diprediksi Kolaps Jika...

Dalam serangkaian tweet yang dibagikan pada Selasa (28/3/2023) malam, Netanyahu mencatat bahwa ia telah mengenal mitranya dari AS itu selama "lebih dari 40 tahun". Ia juga memuji Biden atas "komitmennya yang telah berlangsung lama terhadap Israel."

Namun, Netanyahu mendesak Washington untuk tidak mencampuri urusan dalam negerinya, setelah Biden mengatakan bahwa ia "sangat prihatin" dengan perubahan hukum yang akan datang.

PM Israel itu pun menegaskan bahwa negaranya akan membuat keputusan sendiri dan tidak akan tunduk pada "tekanan dari luar negeri."

"Israel adalah negara berdaulat yang mengambil keputusan atas kehendak rakyatnya dan tidak berdasarkan tekanan dari luar negeri, termasuk dari para sahabat," tuturnya.

Reformasi yudisial yang kontroversial ini akan memungkinkan parlemen Israel untuk mengesampingkan keputusan-keputusan Mahkamah Agung melalui pemungutan suara mayoritas, sebuah langkah yang menurut para kritikus akan melemahkan pengawasan tradisional peradilan terhadap kekuasaan pemerintah.

Reformasi ini telah memicu protes besar di seluruh Israel, dan menuai kritik dari beberapa negara asing, termasuk sekutu dekatnya seperti AS.

Namun, pada Senin (27/3/2023), Netanyahu mengumumkan bahwa pemerintah akan mengambil "jeda waktu" pada proposal tersebut hingga sesi Knesset berikutnya, dengan harapan waktu tambahan tersebut akan membantu anggota parlemen "mencapai kesepakatan tentang undang-undang tersebut."

Meskipun begitu, keputusan tersebut gagal menghentikan kritik terhadap reformasi tersebut.

Baca Juga: Pria Buleleng Diringkus usai Curi Tabung Gas-Barang Elektronik

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Advertisement

Bagikan Artikel: