Sudah Ada Jokowi yang Jadi King Maker, PDIP Dinilai Sulit Gabung dengan Koalisi Besar: Terbentur Kepentingan Megawati

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menyoroti wacana pembentukan koalisi besar di kubu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama lima ketua umum partai politik, namun tanpa melibatkan PDIP.

Menurut Ujang, hal ini dinilai bagus. Pasalnya, jika PDIP masuk ke dalam koalisi besar, maka Pilpres 2024 diprediksi menjadi tidak menarik.

Baca Juga: Kubu Jokowi Bikin Koalisi Besar, Relawan Perubahan Yakin Ini Gara-gara Anies Baswedan: Bisa Diartikan...

"Kalau PDIP bergabung enggak menarik kan cuma ada dua pasang. Koalisi besar plus PDIP dengan Koalisi Perubahan," kata Ujang dalam keterangannya pada Selasa (4/4/2023).

Jika PDIP bergabung dengan Koalisi Besar maka sudah dapat diprediksi capres-cawapres yang akan bertarung nantinya hanya dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden.

Pilpres dengan dua pasang capres dan cawapres untuk dipilih masyarakat sudah pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. Hal itu mengakibatkan keterbelahan dukungan yang berkepanjangan. Meski pilpres sudah selesai, tapi banyak pihak tak menerima hasil yang diputuskan sehingga menyebabkan pemerintah mendapatkan reaksi dan ‘serangan’ dari berbagai pihak.

Untuk menghindari hal tersebut, dia mendorong PDIP membuat poros sendiri, atau bahkan mencalonkan capres dan cawapres sendiri. Sebab, hanya PDIP yang memiliki golden tiket memenuhi aturan 20 persen presidential threshold.

Baca Juga: Tak Mau Bernasib seperti SBY, Manuver Jokowi Sengaja Bentuk Koalisi Besar untuk Muluskan Pencapresan Ganjar?

"Mestinya pasangan capres dan cawapres harus banyak agar rakyat punya pilihan. Agar tidak terjadi polarisasai seperti Pilpres 2019," kata dia lagi.

Konfigurasi capres dan cawapres akan berjalan rumit apabila PDIP masuk. Dia meyakini saat ini koalisi besar sudah satu paham dengan Jokowi untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.