Enggak Merakyat Seperti Ucapan Jokowi, Ganjar Pranowo Dicap Lebih Dekat Oligarki: Ingat Kendeng dan Wadas

Warta Ekonomi, Jakarta -

Deputi Eksternal LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Edo Rahman buka suara terkait dengan rekam jejak dari Ganjar Pranowo.

Dirinya mengungkit bagaimana politikus senior tersebut jauh dari citranya yang disebut sebagai pemimpin yang merakyat.

Baca Juga: Lancarkan Ganjar Jadi Next Jokowi, Begini Strategi Megawati Luluhkan Hati Loyalis Puan Maharani

Menurutnya, Ganjar justru lebih mementingkan kepentingan dari investor alih-alih membela kepentingan warganya yang dirugikan akibat dampak proyek yang sedang terjadi.

Edo memberi contoh konflik lahan di Pegunungan Kendeng pada 2015 silam dan baru-baru ini di Desa Wadas.

"Kalau sebagai penengah, ya artinya bisa jadi [dia] berusaha mengakomodir kepentingan masyarakat dan korporasi. Tapi apakah kemudian itu memberikan jawaban yang betul-betul dibutuhkan masyarakat?" ujar Edo Rahman kepada BBC News Indonesia, Minggu (23/04).

"Harusnya kan [dia] lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat selalu ditunjang dengan kondisi lingkungan hidup yang memberikan daya dukung yang baik terhadap kehidupan warga," sambungnya.

Pada kasus Kendeng, warga menolak penambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang dan Pati.

Mereka menilai pendirian pabrik dan penambangan batu gamping di pegunungan karst itu akan mengancam ketahanan pangan dan ketersediaan air yang telah dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan sehari-hari mereka.

Karena itulah beberapa ibu-ibu petani Kendeng mendatangi Istana Merdeka di Jakarta dan melakukan aksi menyemen kaki demi meminta dukungan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Majunya Ganjar Pranowo Direstui Megawati, Mobil Politik Prabowo Diguncang Lagi: Dari Capres Bisa Jadi Cawapres

Hingga pada 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang memenangkan gugatan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng yang memerintahkan Gubernur Ganjar Pranowo mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia. Tapi bukannya mematuhi putusan MA, Ganjar justru menerbitkan izin baru.