Bergantung pada Asuhan PDIP-Jokowi, Pengamat Sebut Ganjar Pranowo Sulit Menangkan Pilpres

Peluang bakal calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, memenangkan Pilpres 2024 kecil. Pendapat tersebut diutarakan pengamat politik Rocky Gerung.

Penyebabnya, menurut Rocky, kepentingan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbeda.

Baca Juga: Terjebak Rayuan Megawati, PPP Enggak Bisa Mundur Lagi: Efek Dukung Ganjar Pranowo

"Pencalonan Ganjar, bagaimanapun mesti dikalkulasi ulang karena kita sejak awal menyatakan bahwa itu Ganjar, peluangnya menang kalau diasuh oleh PDIP dan juga Pak Jokowi, tapi kepentingan dua figur ini, Pak Jokowi dan Ibu Megawati ini sudah berbeda," ucapnya dikutip melalui kanal YouTube-nya, Rabu (3/5/2023).

Rocky Gerung menyebut kepentingan Megawati dengan Jokowi sulit dipertemukan.

Sebelumnya, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil surveinya. Survei dilakukan pada 25-28 April lalu, empat hari setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diumumkan sebagai capres PDIP oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Direktur Riset SMRC, Deni Irvana, menyampaikan, peristiwa politik yang paling mutakhir terkait dengan pencalonan Presiden adalah dicalonkannya Ganjar oleh PDIP. Tim SMRC menanyakan pilpres yang pertama dengan bentuk pertanyaan terbuka dengan capres yang akan dipilih jika pemilihan dilakukan sekarang.

Dia membeberkan ada sejumlah nama yang mendapat dukungan signifikan di antaranya Ganjar Pranowo 20.8% dan Prabowo Subianto 15,8%. Ada selisih 5% antara Ganjar dan Prabowo. Setelah Prabowo, Anies Baswedan mendapat 11,4% dan nama-nama lain tapi tidak begitu kuat. Selanjutnya Jokowi 8,1%.

"Selain Jokowi yang kita tahu tidak bisa maju lagi sebagai sebagai calon presiden, ada nama seperti Ridwan Kamil, Airlangga, dan seterusnya itu elektabilitasnya di top of Mind di bawah 2% dan masih ada sekitar 39% yang belum tahu atau belum bisa menjawab Pilihan Presiden secara spontan," jelasnya.

Diketahui, survei ini menyasar para pemilih kritis melalui sambungan telepon. Jumlah pemilih kritis ini kata dia sebesar 80 persen dari total populasi nasional. Meski demikian, dia mengakui hal ini berbeda dengan survei tatap muka yang juga sering dirilis yang mewakili 100% total populasi nasional sampelnya.