Panas! Anies Baswedan Tegas Minta Pemerintah Jokowi Tak Intervensi Pemilu: Takut Kehilangan Kekuasaan?

Bakal Calon Presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menegaskan pemerintah Jokowi tidak perlu ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2024. Dia menilai, yang berhak terlibat dalam rangkaian Pilpres adalah kontestan dan rakyat.

Oleh karenanya, Anies menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap netral dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Dia mengatakan, mestinya pemerintah bisa mempercayai rakyat dalam menjalankan kewajiban untuk menyumbang suara dalam pemilu nanti.

"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record," katanya saat memberikan pidato di acara Amanat Nasional (ANIES), di Jakarta pada Minggu (07/05/2023).

Baca Juga: Kena Mental Bersaing dengan Ganjar, Denny Siregar dengan Lantang Teriak: Anies Baswedan Gak akan Dicalonkan, Percayalah

Seandainya pemerintah terbukti melakukan intervensi dalam pemilu 2024 nanti, tindakan tersebut akan melecehkan hati rakyat indonesia. Anies menilai, masyarakat telah memiliki kedewasaan dalam menghadapi pemilu.

"Jadi tidak perlu ada intervensi," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta.

Anies memaparkan, kontestasi pergantian kekuasaan harus dilakukan lima tahun sekali. Oleh karenanya, dia menilai tak perlu ada pihak tertentu yang takut untuk kehilangan kekuasaan.

Baca Juga: Beri Wejangan ke Masyarakat untuk Pilpres 2024, Anies Baswedan: Pilihlah yang Memiliki Rekam Jejak Perjuangkan Buruh

"Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasan maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasan itu tidak hilang tidak berpindah itu ada pada saudara semua rakyat Indonesia," tegasnya.

Lebih lanjut, Anies berharap rakyat Indonesia tetap menjaga independensi hingga jadwal pemilihan nanti. Rakyat, kata Anies, berperan untuk menentukan arah bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan.

"Kepada kekuatan pada rakyat bukan pada yang lain. Jaga kekuasan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik hitungan, itu hak untuk menentukan perjalanan bangsa," tandasnya.