Sibuk Ikut Campur Urusan Pencapresan, Mantan Pendukung Minta Jokowi Netral di Pilpres 2024

Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menyoroti sibuknya Presiden Jokowi yang disebut ikut campur urusan Pilpres 2024.

Mantan pendukung Jokowi di 2014 lalu ini tegas meminta Jokowi menjadi wasit netral dalam Pilpres 2024. Menurutnya, kalau Jokowi ikut dalam menentukan strategi koalisi hingga pasangan calon yang akan bertarung di Pilpres itu sudah keluar dari prinsip. 

Hal itu disampaikan Denny dalam diskusi bertajuk "Fenomena Begal Partai dan Risiko Runtuhnya Demokrasi di Indonesia" yang digelar Selasa (9/5/2023). 

Baca Juga: Survei SMRC: 27 Persen Publik Percaya Anies Baswedan Akan Lanjutkan Program Jokowi

"Apa pun kalau presiden ikut menetukan strategi koalisi, ikut menentukan strategi pasangan calon, itu sudah keluar dari prinsip presiden sebagai wasit Pilpres yang harusnya adil dan netral," kata Denny. 

Adapun terkait anggapan jika Presiden Jokowi berhak ikut campur terhadap pelaksanaan Pilpres lantaran penting bagi keberlanjutan legacy kepemimpinannya, Denny pun mempertanyakan legacy kepemimpinan Jokowi terkait dengan persoalan hukum dan pemberantasan korupsi 

"Terakhir dikatakan beliau berhak karena ini melanjutkan legacy-legacy keberlanjutan pembangunannya saya kalau masalah ekonomi tidak punya hak kompetensi untuk bicara. Tapi kalau untuk bicara hukum dan pemberantasan korupsi legacy semcam apa yang akan dilanjutkan," ungkapnya. 

Menurutnya, Presiden Jokowi adalah orang yang paling bertanggungjawab atas pelemahan, kelumpuhan dan pembunuhan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Karena pelemahan kelumpuhan dan pembunuhan KPK itu dilakukan melalui perubahan UU KPK dan presiden tidak hanya sebagai kepala eksekutif justru legislatif yang ikut menyetujui perubahan UU KPK itu beliau adalah kepala koalisi dalam lembaga kepresidenan," tuturnya. 

Baca Juga: Profesor Mantan Pendukung Jokowi: Yang Ingin Ambil Alih Demokrat Itu Bukan Moeldoko, Tapi Jokowi!

"Jadi legacy hukum apa yang ingin diteruskan, menurut saya penegakan hukum dan korupsi di era Jokowi itu adalah yang terburuk yang terkonfirmasi oleh IPK yang turun sampai 4 poin terburuk dalam sejarah reformasi," sambungnya. 

Lebih lanjut, ia pun mengatakan, di lain sisi memang Presiden Jokowi mengaku tak ikut cawe-cawe terkait urusan Pilpres 2024. Namun di sisi lain justru Jokowi membangun komunikasi di belakang dengan pimpinan partai-partai politik. 

"Tapi di Palung belakang bicara lah dengan para pimpinan parpol dengan para ketua-ketua partai dan lain-lain akan dikonfirmasi bahwa presiden lah yang menetukan kenapa Sandi mendekati PPP, kenapa Erick Thohir mendadak dangdut menjadi NU, kenapa pak Prabowo diminta berpasangan dengan Airlangga," tuturnya. 

"Kenapa ada upaya upaya menjegal Anies Baswedan, saya pikir hentikan presiden. Jadi lah wasit yang netral karena itu lah amanat konstitusi kita," pungkasnya.