Kemendagri Minta Pemda Tingkatkan Realisasi Belanja

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pesan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (15/5/2023).

Suhajar menjelaskan, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 12 Mei 2023, realisasi belanja APBD hingga 30 April 2023 sebanyak Rp215,80 triliun atau baru mencapai 16 persen. Padahal mestinya, pada periode itu realisasi anggaran lebih tinggi dari jumlah tersebut.

Baca Juga: Kemendagri Lantik 4 Pejabat BSKDN Pascaperubahan Nomenklatur Organisasi

"Paling tidak serapan anggaran kita ini sudah mencapai antara 25 sampai 27 persen, hari ini kita baru mencapai 16,86 persen," ujarnya dalam keterangannya.

Suhajar mengatakan, realisasi yang masih terbilang rendah itu menunjukkan masih banyaknya anggaran yang belum dibelanjakan oleh Pemda. Padahal, anggaran tersebut berperan menjadi motor penggerak perekonomian di seluruh Indonesia.

"(Dari) Rp1.200 triliun APBD, artinya setiap bulan harusnya lebih kurang Rp80 triliun uang berputar di seluruh Indonesia dari APBD, belum lagi APBN, Rp80 triliun kali 4 bulan harusnya Rp340 triliun, sekarang baru Rp215 triliun. Berarti, masih ada Rp100-an triliun yang terlambat," tandasnya.

Berdasarkan data Kemendagri, 5 daerah dengan realisasi belanja terendah, untuk provinsi, ialah Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, dan Papua Barat. Untuk kabupaten, ialah Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, Tanah Laut, Wakatobi, dan Keerom. Sementara, untuk kota, yaitu Lubuk Linggau, Sorong, Subulussalam, Surakarta, dan Tebing Tinggi.