Dapat Pukulan Telak Soal Kasus Johnny G Plate, NasDem Disebut Perlu Menjadikan Anies Baswedan Sebagai Sekjend Baru: Untuk Mempermudah...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kongres Rakyat Nasional (KORNAS) angkat suara soal penetapan tersangka Menkominfo yang juga Sekjend NasDem, Johnny G Plate terkait dugaan kasus Korupsi BTS.

Presidium KORNAS, Sutrisno Pangaribuan menyebut penetapan tersangka korupsi ini jadi pukulan telak bagi NasDem yang dipimpin Surya Paloh.

“NasDem memikul beban berat atas peristiwa ini. Sebab sebagai partai baru tentu tidak mudah bagi NasDem menerima kenyataan bahwa dua (2) kali sekjend nya, yakni Patrice Rio Capella dan JGP tersangkut kasus korupsi,” ujar Sutrisno dalam keterangan resmi kepada wartaekonomi.co.id, Senin (22/5/23).

Salah satu langkah yang perlu diambil NasDem untuk melewati masalah ini, menurut Sutrisno, adalah dengan mengangkat Bakal Calon Presiden mereka yakni Anies Baswedan sebagai Sekjend baru.

Baca Juga: Relawan Banggakan Ganjar Pranowo yang Pernah Jadi Anggota DPR RI: Lebih Komplet Dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan!

Menurutnya, pengangkatan Anies bakal mempermudah koordinasi mengenai langkah koalisi ke depan termasuk soal penentuan Cawapres.

“Untuk membantu NasDem menghadapi badai besar ini, sebaiknya posisi Sekjend DPP Partai Nasdem diserahkan kepada Anies Baswedan,” jelasnya,

“Menjadikan Anies sebagai Sekjend DPP NasDem akan memudahkan koordinasi antar partai dalam memutuskan Cawapres dari koalisi perubahan dan persatuan,” tambahnya.

Sutrisno juga meminta agar pihak NasDem tidak mengeluarkan narasi kriminalisasi atau adanya intervensi politik terkait kasus Johnny G Plate.

Baca Juga: Ngakak! Survei Bilang Ganjar Pranowo Lebih Pintar dari Anies Baswedan dan Prabowo, Perkara Doyan Nonton Bokep Diungkit: Ini Merusak Otak!

Menurutnya, jika Surya Paloh Cs mengeluarkan narasi tersebut, maka pada dasarnya itu jadi boomerang sendiri untuk mereka mengingat jejak NasDem di posisi Jaksa Agung sebelum diganti oleh ST Burhanuddin yang dianggap dekat dengan PDIP.

“Jika ada tudingan kriminalisasi NasDem kepada Kejagung akibat kasus korupsi yang menjerat JGP, maka semua kasus korupsi yang menjerat seluruh politisi selamaHM Prasetyo, politisi NasDem sebagai jaksa agung pun harus disebut kriminalisasi. Sehingga ketika banyak pihak menduga bahwa NasDem memeroleh peningkatan suara yang signifikan di Pemilu 2019, itu karena sejumlah kepala daerah yang diduga sedang diselidiki Kejagung di ‘NasDem’ kan, ternyata benar,” jelasnya.

Baca Juga: Geger! Bisa Buat Masyarakat Bahagia, Amien Rais Minta Surya Paloh Bongkar Dugaan Korupsi Teman-temannya Jokowi dengan Bantuan Orang Ini

“Tudingan terhadap Kejagung yang dilontarkan NasDem menjadi bukti bahwa Kejagung dapat digunakan untuk kepentingan politik jika jaksa agungnya kader partai. Akibatnya Kejagung akan mengalami degradasi nilai. Hukum akan kehilangan kewibawaan akibat politisi selalu mengaitkan kasus pidana dengan politik,” tambahnya.