Menyongsong Transformasi Ekonomi, Sri Mulyani Bongkar Sejumlah Prioritas Jokowi di 2024

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat paripurna tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa di tengah guncangan global yang bertubi-tubi, Indonesia termasuk sedikit dari anggota G20 yang mampu tumbuh tinggi (5,4%), bahkan jauh di atas pertumbuhan global (3,7%).

Baca Juga: Lihat Rezim Jokowi Todong Denny Indrayana, Wakil Rakyat Murka: Bukannya Diapresiasi, Malah Dikriminalisasi, Sesat Pikir!

"Meski optimis, kita sepakat bahwa tantangan ke depan semakin berat. Oleh karenanya, efektivitas pengelolaan kebijakan fiskal perlu terus dijaga. Kesehatan dan kesinambungan fiskal menjadi jangkar stabilitas ekonomi makro yang harus dirawat," ujar dia, dikutip Rabu (31/5/2023).

Sri Mulyani lalu mengungkapkan, arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dia berujar, reformasi fiskal secara holistik juga semakin dikuatkan.

"Tahun depan, core-tax system kita implementasikan sebagai motor perubahan optimalisasi perpajakan, diiringi penguatan sisi administrasi dan kebijakan sistem perpajakan yang lebih adil, sehat, berkelanjutan, serta berpihak kepada masyarakat dan UMKM," katanya.

Bendahara Negara itu menuturkan, prinsip spending better atau belanja berkualitas akan konsisten dilakukan melalui efisiensi belanja serta program prioritas.

Adapun dia membeberkan, sejumlah program prioritas itu antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Program Strategis Nasional (PSN).

Baca Juga: Tak Dekat Rakyat Serupa Jokowi, Rekam Jejaknya Anies Baswedan Disoroti: Keruk Sungai Tunggu Digugat Warga

Tak hanya itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga memprioritaskan belanja sumber daya alam (SDA), serta perlindungan sosial (perlinsos) dan subsidi.