DPP PII Ingatkan Indonesia Waspadai Aksi Spionase Beijing

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dunia saat ini tengah menyoroti aksi peretas China yang diduga tengah menargetkan pemerintah Kenya, dalam serangkaian intrusi digital yang meluas selama bertahun-tahun terhadap kementerian dan lembaga negara utama.

Perentas negeri tirai bambu ini menargetkan delapan kementerian utama Kenya termasuk kementerian luar negeri dan keuangan serta departemen Luar Negeri dari 2019 hingga 2022 dalam upaya menilai miliaran dolar yang terhutang ke Beijing.  

Serangan dunia maya juga menargetkan Kepresidenan Kenya dan memengaruhi National Intelligence Service (NIS), setelah penyerang secara diam-diam mengakses server email yang digunakan oleh agen mata-mata tersebut.

Kementerian yang menjadi sasaran sangat penting dalam implementasi proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan.

Dari berbagai informasi di media massa maupun media sosial, peretasan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang utang kepada Beijing oleh negara Kenya, yang menjadi penghubung strategis dalam Inisiatif China Road and Bridge Corporation (CRBC).

Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Pelajar Islam Indonesia (DPP PII) mengingatkan negara-negara dunia khususnya Indonesia yang memiliki hubungan kerjasama dengan Tiongkok, untuk senantisa mewaspadai dugaan aksi spionase Beijing untuk kepentingan bangsanya.

Wakil bendahara umum DPP PII, Furqan Raka mengatakan peretasan yang dilakukan China, memaksimalkan memanfaatkan kemampuan spionase untuk memantau dan melindungi kepentingan ekonomi dan strategis di luar negeri.

"Dari berbagai laporan media, disebutkan hal ini dilakukan Beijing karena CRBC sedang dalam proses menghentikan operasinya di Kenya dan pindah kembali ke China dalam waktu dekat,” kata Furqan Raka kepada wartawan, Jum’at, (23/6/2023).

Sejumlah besar dokumen ‘dicuri’ oleh perentas sebagian besar dari Kementerian Luar Negeri dan Perbendaharaan Nasional Kenya.

Serangan dunia maya ini diketahui dilakukan oleh perentas Tiongkok selama bertahun-tahun dan dimulai pada 2019, ketika China menghentikan keran kredit ke Kenya setelah negara di Afrika tersebut kesulitan membayar hutang beserta bunga kepada Beijing.

China sendiri diketahui telah memberikan pinjaman hampir $160 miliar ke negara-negara Afrika antara tahun 2000 hingga 2020 yang sebagian besar untuk proyek infrastruktur berskala besar. Kenya sendiri menggunakan lebih dari $9 miliar pinjaman China sebagai dana untuk membangun atau meningkatkan proyek infrastruktur jalan seperti jalur kereta api, pelabuhan, dan jalan raya.

“Akan tetapi, industri kereta api Kenya ternyata merugi sebesar US$ 9,2 juta atau Rp 129 miliar (asumsi Rp 14.150/US$) per bulan sehingga KA Kenya diyakini tidak akan dapat membayar utang kreditor China,” ungkap Furqan Raka.

Kenya sendiri akhirnya mengakui kesulitan dalam membayar utang Standard Gauge Railway (SGR) yang baru dibangun dan dibiayai China. Runtuhnya SGR Kenya akan menjadi kegagalan spektakuler bagi Presiden Uhuru Kenyatta yang mempertaruhkan warisannya pada proyek-proyek infrastruktur besar seperti ini. 

Di sisi lain, atas jasanya memberikan hutang, Beijing didaulat menjadi kreditor bilateral terbesar negara itu dan memperoleh pengaruh kuat di pasar konsumen Afrika Timur, bahkan menjadi negara penting sebagai pusat logistik utama di pantai Samudra Hindia Afrika.

Pada akhir 2019, pakar keamanan dunia maya Kenya menilai ada gerakan peretasan jaringan di seluruh pemerintah, setelah pinjaman China kenegaranya tidak lagi mengalir deras seperti sebelumnya.

“Negara-negara Afrika seharusnya menyadari bahwa pinjaman ini pada akhirnya akan membawa mereka ke dalam 'perangkap utang' karena manfaat yang timbul dari proyek-proyek ini pada akhirnya akan ditransfer ke China,” tutur Furqan Raka.

“Apalagi, dari laporan investigasi sejumlah media massa dan media sosial, proyek-proyek yang didanai China diketahui penuh dengan korupsi dan kriminalitas,” pungkas Furqan Raka.