DPP PII Sebut Banyak Negara Memiliki Laporan dan Bukti Kejahatan China

Warta Ekonomi, Jakarta -

Senator Amerika Serikat (AS) Marco Antonio Rubio, mengkritik sekaligus mengecam beberapa negara-negara dunia yang melakukan pembiaran terjadinya kejahatan kemanusiaan genosida dan kerja paksa terhadap etnis muslim Uighur oleh Pemerintah China. Kritik dan kecaman ini dilontarkan senator senior asal Florida tersebut, setelah menerima laporan perdagangan manusia 2023 yang dikelurkan oleh Departemen Luar Negeri AS.

Pada 15 Juni 2023 lalu, Departemen Luar Negeri AS merilis laporan tahunannya tentang perdagangan manusia, sekaligus evaluasi upaya pemerintah di seluruh dunia untuk memerangi kejahatan ini dan melindungi para korban kejahatan kemanusiaan, diantaranya etnis minoritas Uighur.

Marco Antoni Rubio berpendapat negara-negara yang memilih bungkam serta mengubur dalam laporan atau informasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap jutaan muslim Uighur, telah merusak keseriusan Negeri Paman Sam untuk menangani kejahatan keji tersebut.  

Senator terpilih 3 periode berturut-turut di AS tersebut menegaskan bahwa laporan membuka tabir atau fakta dua contoh penting perbudakan modern di dunia yakni genosida dan kerja paksa orang Uighur di Xinjiang, China dan eksploitasi brigade medis Kuba.  

Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Pelajar Islam Indonesia (DPP PII) menyerukan negara-negara dunia termasuk Indonesia yang memiliki laporan dan bukti kejahatan kemanusiaan terhadap etnis minoritas Uighur, untuk berani bersikap tegas kepada Pemerintah China.

Wakil bendahara umum DPP PII, Furqan Raka Mahasiswa Pada 15 Juni, Departemen Luar Negeri merilis laporan tahunannya tentang perdagangan manusia, mengevaluasi upaya pemerintah di seluruh dunia untuk memerangi kejahatan ini dan melindungi para korban.  

“Pertama, laporan seputar perdagangan manusia 2023 yang dikelurkan oleh Departemen Luar Negeri AS, semakin menambah daftar panjang bukti kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Beijing terhadap Muslim Uighur,” kata Furqan Raka kepada wartawan, Selasa, (27/9/2023).

Apalagi, lanjut Furqan Raka, artikel dalam laporan tersebut, mengkaji keprihatinan yang diangkat oleh Senator Marco Antoni Rubio seputar represi yang sedang berlangsung dan hingga saat ini tengah dihadapi oleh orang Uighur.

Disisi lain, Senator Marco Antoni Rubio mengkritik pemimpin negaranya yang tak lain Presiden Biden yang dianggapnya gagal melanjutkan sikap keras yang diambil pemerintah Trump terhadap Beijing atas penindasan Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di China.

Dari hasil investigasi maupun laporan yang dimuat berbagai media massa mauoun media sosial, penindasan keras terhadap Uighur di wilayah Xinjiang China hingga saat ini masih terus berlanjut.  

“Google-in saja, banyak informasi yang menyebut lebih dari satu juta orang Uighur dan etnis minoritas telah ditahan di kamp-kamp pengasingan, tempat mereka mengalami penyiksaan, pemerkosaan, kerja paksa, dan indoktrinasi politik oleh Partai Komunis China (PKC),” tutur Furqan Raka.

PKC telah membenarkan kamp-kamp tersebut sebagai tindakan yang diperlukan untuk memerangi terorisme dan separatisme, tetapi tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Faktanya, kamp-kamp tersebut adalah bagian dari kampanye penindasan budaya dan agama yang lebih luas yang bertujuan untuk menghancurkan identitas Uighur.

“Komunitas internasional mengutuk tindakan PKT di Xinjiang, tetapi pemerintah Tiongkok selalu membantah hal ini. Namun disisi lain, PKC terus membangun kamp interniran baru dan memperluas jangkauan jaringan pengawasannya,” ujar Furqan Raka.

Senator Marco Antoni Rubio sendiri telah menjadi pengkritik vokal terhadap perlakuan PKT terhadap Uighur.  Dia telah meminta Amerika Serikat dan negara-negara demokratis lainnya untuk meminta pertanggungjawaban PKT atas kejahatannya terhadap kemanusiaan.