Hilirisasi Disudutkan IMF, Prabowo Bela Jokowi

Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden (capres) Partai Gerindra, Prabowo Subianto, secara tegas mendukung program hilirisasi sumber daya alam (SDA) di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program tersebut diakuinya sebagai upaya Presiden Jokowi untuk memakmurkan rakyat Indonesia.

"Indonesia diberi kekayaan berlimpah luar biasa, dengan kekayaan itu kalau kita bisa olah, hilirisasi, kita jadi negara yang makmur," kata Prabowo, dikutip Minggu (9/7/2023).

Baca Juga: Luhut Pamer Program Hilirisasi Jokowi Diapresiasi Australia & Papua Nugini

Prabowo menjelaskan jika program hilirisasi yang digagas oleh Presiden Jokowi tersebut terbukti bisa memberikan nilai tambah yang luar biasa bagi Indonesia. Beberapa komoditas seperti nikel dan kelapa sawit, jika diolah di dalam negeri, akan menghasilkan hasil yang tinggi.

"Nikel dibandingkan (dijual mentah) dengan diolah di Indonesia, bisa belasan kali nilainya kalau kita olah di dalam negeri. Kelapa sawit kalau diolah di Indonesia nilainya luar biasa. Nilai tambahnya luar biasa," terang Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Kendati demikian, Prabowo Subianto mengakui jika penerapan strategi hilirisasi di Indonesia tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Orang nomor satu di Gerindra itu menegaskan, hilirisasi harus terus dilanjutkan setelah kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir.

"Ini arah kita. Siapa pun yang meneruskan, harus meneruskan (hilirisasi) dengan baik," terang Prabowo.

Ramai diberitakan sebelumnya, Indonesia menerima permintaan dari Dana Moneter Internasional (IMF) kepada pemerintah terkait penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor mineral mentah beserta hilirisasi pertambangan.

Menurut IMF, kebijakan hilirisasi tersebut perlu mempertimbangkan lebih lanjut perihal analisis biaya dan manfaat yang akan dikeluarkan. Tak cukup sampai di situ, IMF juga mengingatkan agar kebijakan hilirisasi tidak menimbulkan pengaruh negatif kepada negara lain.

"Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," ungkap IMF.