Masalah Kedaulatan Negara, PKS Dukung Menteri Bahlil Lawan IMF

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menentang rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meninjau ulang larangan ekspor bijih nikel dan komoditas lainnya.

Bahlil menegaskan pelarangan ekspor mineral mentah akan tetap dilakukan pemerintah demi fokus melakukan transformasi ekonomi Indonesia melalui hilirisasi yang dapat memberikan nilai tambah dan juga menyangkut kedaulatan negara.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto yang juga anggota DPR RI Komisi VII mendukung sikap Menteri Bahlil, meskipun partainya menjadi oposisi pemerintah, namun IMF dianggap sudah melampaui batas dengan mencoba mengganggu kedaulatan negara Indonesia.

"Kalau kami ini kan DPR RI apalagi PKS ini kan oposisi ya, namun terkait IMF cawe-cawe ini kita enggak bisa terima,” ujar Mulyanto, Kamis (13/7/2023).

Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki strategi dan kepentingan nasional tersendiri dalam mensejahterakan bangsanya, tidak boleh ada lembaga atau negara lain ikut campur bahkan merusak apa yang sudah direncanakan.

"Jadi ini terkait apa sebagai negara yang berdaulat kita punya nasional interest yang khusus ya kan kemudian geostrategi kita dengan pembangunan nasional merancang secara bertahap,” paparnya.

Mulyanto menambahkan sejak zaman Presiden ke-3 B.J. Habibie kebijakan pengolahan sumber daya alam yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat dan negara sudah dilakukan. Di Era Presiden Joko Widodo (Jokowi) semangat itu ada pada program hilirisasi.

"Sejak zaman Pak Habibie ya yang namanya pembangunan dengan nilai tambah tinggi itu menjadi pilihan dan itu terus dilanjutkan. Nah ketika kita berbicara sumber daya alam harus diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai tambah lalu ada multiplayer effect nya terhadap ekonomi,” jelasnya.

Lanjut Mulyanto mengatakan, peraturan pelarangan ekspor bahan mentah oleh pemerintah juga dikuatkan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) sehingga tidak ada pilihan lain untuk menjalankan UU tersebut.

"Itu sudah dikemukakan di dalam regulasi kita yang utamanya adalah Undang-Undang tentang Minerba yang akhirnya direvisi Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2000 itu makin mengokohkan bahwa kita melarang gitu kan melarang ekspor barang mentah, mineral mentah ya kan,” urainya.

Lebih lanjut Mulyanto menyampaikan, jika negara lain menginginkan bahan baku dari Indonesia dengan harga yang lebih murah, ia menyarankan untuk menanamkan investasinya di dalam negeri dengan membangun smelter.

"Kalau mau fair atau negara-negara lain mau fair mendapat sumber biji yang lebih murah tanamkan investasi di Indonesia,” ucapnya.

Negara-negara lain kata Mulyanto jangan menggunakan lembaga internasional untuk menekan Indonesia untuk mengubah kebijakannya.

Ia menyarankan negara-negara yang memiliki kepentingan dengan raw material yang dimiliki Indonesia, datang dengan baik-baik untuk berinvestasi membangun ekosistem hilirisasi yang telah ditetapkan pemerintah.

"Jangan menggunakan tangan lembaga-lembaga multilateral untuk menekan Indonesia untuk mengubah kebijakannya itu nggak fair, datang ke sini pasti akan mendapat harga sesuai HPM (Harga Patokan Mineral) ya kan lebih murah itu jauh murah, saya rasa itu solusinya,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Bahlil mengatakan sudah mendapatkan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melawan pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi karena berbagai pihak termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) menentang Indonesia menyetop kebijakan ekspor bijih nikel sejak 2020.

"Saya mau sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam konteks pelarangan ekspor komoditas ini pun sudah pada jalan yang tepat,” ujar Bahlil.

"Jalan yang benar dan ini menyangkut kedaulatan Pak Presiden Jokowi mengatakan kepada saya ketika kita melarang ekspor nikel kita digugat oleh WTO pada tahun 2021. Apa kata Pak Presiden Jokowi, Mas Bahlil negara ini sudah merdeka kita merebut kemerdekaan ini dengan perjuangan,” imbuhnya.

Bahlil menegaskan tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat mengintervensi kebijakan Indonesia terutama terkait dengan hilirisasi.

“Jadi saya pikir bahwa pemerintahan di bawah Jokowi Kyai Ma'ruf Amin memerintahkan kepada kami tidak ada satu orang pun yang dapat mengintervensi kedaulatan bangsa dalam membawa arah kebijakan negara khususnya di sektor hilirisasi,” ungkapnya.

“Jadi bagi saya IMF ini udah lah gak usahlah dia (IMF) banyak ngomong terlalu mengurus negara yang lebih baik, urus saja negara yang lagi rusak lah,” tukas Bahlil.