Kebijakan Ekspor Dinilai Kontradiktif, Pemerintah Tak Pertimbangkan Untung-Rugi?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Indonesia belum lama ini menerima kritik keras dari Dana Moneter Internasional (IMF) terkait pelarangan ekspor mineral, terutama nikel. Menurut IMF, kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan evaluasi yang matang mengenai untung dan rugi. Pemerintah dinilai masih menghadapi banyak tantangan yang belum dapat diatasi.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menjelaskan bahwa kebijakan ekspor mineral Pemerintah Indonesia adalah kebijakan yang kontradiktif.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia tengah melakukan hilirisasi mineral untuk meningkatkan nilai tambah komoditas. Namun, di sisi lain pemerintah juga melakukan ekspor pasir laut. Artinya kebijakan ini kontradiktif. Seharusnya, pemerintah memikirkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang ramah terhadap lingkungan di masa depan.

Baca Juga: Luhut Pamer Program Hilirisasi Jokowi Diapresiasi Australia & Papua Nugini

“Di satu sisi sudah mengarah ke hilirisasi, tapi di sisi lain kemudian ada kebijakan yang menurut saya juga cukup kontradiktif, adalah menjual hasil pasir laut. Sedimentasi itu kemudian dijual ke luar negeri, yaitu kayak missed signal,” jelas Eko, dikutip dari kanal Youtube Kacamata Channel pada Jumat (14/7/2023).

Menurutnya, hal tersebut akan membuat investor global kebingungan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia. Pemerintah dinilai hanya memikirkan keuntungan daripada isu lingkungan.

“Seharusnya kalau kita berbicara soal bagaimana pembangunan ekonomi ke depan, strategi menumbuhkan ekonomi Indonesia ke depan. Bahasanya itu sustainability ya, ramah terhadap lingkungan, tapi juga bisa membuat profit,” papar Eko.

Lebih lanjut, ia mengatakan hilirisasi memang bisa menjadi salah satu jalan keluar bagi Indonesia untuk keluar dari perangkap negara dengan tingkat pendapatan menengah.

“Hilirisasi ini bisa menjadi salah satu jalan ya, istilahnya jalan cepat Indonesia untuk bisa menjadi negara berpendapatan tinggi gitu ya atau keluar dari middle income trap,” imbuhnya.

Walaupun begitu, Indonesia tetap harus memperhatikan dan mengeksplorasi sisi hulu terkait pertambangan. Sebab, Indonesia akan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar ketika mengolah produk turunan pertambangan.

Baca Juga: Masyarakat Kritik Izin Ekspor Pasir Laut: Mengancam Hilangnya Pulau-pulau Kecil Indonesia

“Terkait dengan pertambangan tadi, seperti apa sih sebetulnya ekstraksi di hulunya atau eksplorasi di hulu gitu. Nah, ini kan sejauh yang saya lihat memang lebih banyak setelah diekspor ternyata memang ketika kita melakukan pengolahan produk turunan, jadi produk turunan ini menghasilkan nilai tambah yang lebih besar,” pungkasnya.