BSKDN Kemendagri Harap ITKPD Jadi Tolok Ukur Pencapaian Kinerja Pemda

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, berharap Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) menjadi tolok ukur pencapaian kinerja pemerintah daerah (Pemda).

Menurutnya, ITKPD telah melalui berbagai tahapan di antaranya pembelajaran studi literatur, diskusi dengan pakar dan akademisi, uji publik pada seminar internasional, hingga uji coba instrumen pengukuran. Dia menambahkan, uji coba instrumen pengukuran tersebut telah dilakukan dua kali. Pertama pengukuran terhadap provinsi; kedua pengukuran terhadap provinsi, kabupaten, dan kota.

Baca Juga: Dukung Pilkada 2024, Ditjen Bina Bangda Kemendagri Bakal Terbitkan Permendagri Penyusunan RKPD 2024

"Tahun ini merupakan tahun kedua kita melakukan uji coba dan sudah melakukan beberapa penyempurnaan, sudah menghubungi kurang lebih 62 kementerian dan lembaga di tingkat nasional yang selama ini mengeluarkan indeks untuk berkontribusi dalam menyusun ITKPD bersama dengan Kemendagri," jelasnya dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023).

Sejalan dengan itu, dia menjelaskan pemanfaatan hasil pengkuran ITKPD ke depan akan diarahkan sebagai basis data penyusunan peta pembinaan dan penguatan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Hingga saat ini berdasarkan penelaahan terakhir (ITKPD) terdiri dari 3 sub indeks, 26 variabel, dan 93 indikator, setiap elemen pada kerangka konseptual yang dibangun dipercaya memiliki peran yang berbeda dalam membentuk indeks," ujarnya.

Dia menerangkan, ITKPD telah dikembangkan sejak Oktober 2021 dengan rancang bangun ITKPD yang sudah tersusun dan telah diujicobakan. Kendati demikian, Yusharto tak menampik pihaknya dan tim ahli dari Kemitraan masih perlu terus menyempurnakan ITKPD guna meningkatkan kualitas pengukurannya menjadi makin objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Untuk itu, diperlukan dukungan dan masukan dari seluruh pihak agar ITKPD ini dapat makin berkualitas dan dapat menjadi salah satu tolok ukur pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan daerah," ucapnya.