Gandeng ADB, Kemenkeu Yakin Perekonomian Indonesia Makin Kuat dan Berkelanjutan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Asian Development Bank (ADB) memperkuat kerja sama dalam rangka mencapai perekonomian nasional yang berkelanjutan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. 

Baca Juga: Menkeu Minta Profesi Keuangan Kawal Perekonomian Indonesia

Febrio mengatakan Indonesia secara konsisten melakukan upaya strategis untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Salah satu langkahnya yakni dengan pemerintah terus bertukar pikiran melalui dialog kebijiakan publik baik bersama negara mitra, maupun dengan organisasi internasional, seperti Bank Dunia, IMF, OECD, dan ADB.

"Sejak berdirinya ADB tahun 1966, Indonesia juga telah bekerja sama dalam 996 proyek atau setara dengan USD 46,6 miliar. Saat ini, kerja sama antara ADB dengan Indonesia yang masih berlangsung bernilai USD 4,1 miliar," ungkap Febrio, dalam pidato sambutan pada High Level Policy Dialogue Indonesia-Asian Development Bank (Indonesia-ADB HLPD), Rabu (26/7/2023).

Kerja sama tersebut, kata Febrio, di antaranya pembiayaan dengan biaya pinjaman (cost of fund) di bawah tarif pasar, hibah, bantuan teknis, pinjaman dan investasi di sektor swasta, serta pembiayaan perdagangan dan penjaminan.

"Sejak tahun 2020, Indonesia melalui Kemenkeu bersama ADB secara rutin menyelenggarakan HLPD sebagai forum diskusi strategis mengenai tujuan dan trajektori pembangunan prioritas Indonesia," katanya.

Febrio menjelaskan HLPD 2023 kali ini juga menjadi platform kedua lembaga untuk memberikan masukan berharga dalam perumusan Strategi Kemitraan Negara (Country Partnership Strategy/CPS) 2025-2029 mendatang yang dapat membantu Indonesia mencapai transformasi ekonomi struktural jangka panjang dan berkelanjutan. 

"Sebelumnya, ADB CPS untuk Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan," imbuhnya.

Dia lalu menambahkan, di Indonesia, 80% dari bencana yang terjadi disebabkan oleh kerusakan alam akibat perubahan iklim. Sebanyak 60% populasi Indonesia hidup di dekat dan daerah pesisir atau di pulau-pulau kecil, di mana berbagai ancaman terhadap habitat dan ketahanan pangan daerah tersebut terus meningkat. 

"Untuk mengatasi ancaman perubahan iklim yang juga terjadi di tingkat global tersebut, dibutuhkan sebuah program pembiayaan campuran regional yang transformatif," ucapnya.

Baca Juga: Indonesia Dianggap Masuk Negara Gagal Sistemik, Apa Kata Kemenkeu?

Salah satu contohnya adalah Indonesia sebagai pelopor tengah melanjutkan implementasi dari ETM dan menerapkan inisiasi perdagangan karbon dengan dukungan dari ADB. 

"Untuk memastikan transisi energi yang adil dan terjangkau, Indonesia dan ADB serta mitra pembangunan lainnya juga membentuk sekretariat Just Energy Transition Program (JETP) yang akan memberikan dukungan kelembagaan dan dukungan pada tahapan implementasi," tutup Febrio.