Soal Polusi Udara, DPR: Yang Kakap Dulu Ditindak, Bukan Malah Rakyat

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengkritik langkah Pemerintah yang menilang motor yang tidak lulus uji emisi, untuk menekan polusi udara di Jakarta.

Menurut Mulyanto upaya tersebut tidak adil, karena penyebab utama tingginya polusi udara bukan hanya dari kendaraan bermotor, melainkan juga dari asap pembangkit listrik mandiri yang ada di sekitar Jakarta.

Baca Juga: Sandiaga Apresiasi Dukungan Komisi X DPR dalam Pembahasan RKA-KL Kemenparekraf TA 2024

Karena itu Mulyanto minta Pemerintah bertindak tegas untuk lebih dulu menertibkan operasional pembangkit listrik mandiri tersebut sebelum menilang kendaraan bermotor masyarakat.

“Yang kakap dulu ditindak, bukan malah mengejar rakyat kecil dengan menilang motor mereka. Buat solusi kok yang merugikan rakyat kecil melulu,” singgung Mulyanto.

Pemerintah, imbuhnya, harus berani menindak perusahaan pembangkit listrik batu bara mandiri ini, karena terbukti menjadi sumber polusi.

“Periksa apakah jumlah buangan asap masing-masing pembangkit sudah sesuai dengan ambang batas yang ditentukan. Bila melebihi, maka harus diberikan sanksi dan diganti dengan menggunakan listrik dari PLN”, kata Mulyanto.

Pemerintah, tegas Mulyanto, harus adil dan serius dalam mengatasi dan mengantisipasi polusi udara ini.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Pertahankan PLTU, Ini Alasannya

“Jangan rakyat kecil melulu yang dicari-cari kesalahannya. Sementara industri malah dibiarkan, meskipun sudah jelas-jelas menjadi penyebab tingginya polusi udara,” tandas Mulyanto.