Soal Usul Pembubaran KPK dari Megawati, Ganjar Pranowo Justru Ingin Dikuatkan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengaku sempat meminta Jokowi untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun pembubaran itu lantaran kinerja KPK yang dinilai tidak efektif.

"Saya sampai kadang-kadang bilang ama Pak Jokowi 'Udah deh bubarin aja KPK itu, Pak, menurut saya nggak efektif'," kata Megawati dalam acara Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di Hotel The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Baca Juga: Ganjar: Saya Punya Dendam Besar pada Kemiskinan

Menanggapi hal itu, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, justru menilai bahwa KPK mesti diperkuat. Dia juga menyebut bahwa undang-undang KPK mesti direvisi untuk mendorong penguatan itu.

"Satu dikuatkan, dua revisi regulasi. Revisi regulasi itu membutuhkan satu treatment sendiri, political interplay," kata Ganjar dalam acara talk show bertajuk 3 Bacapres Bicara Gagasan di Universitas Gajah Mada yang diikuti secara virtual, Yogyakarta, pada Selasa (19/9/2023).

Ganjar menuturkan, revisi itu mesti dilakukan dengan keterlibatan lembaga legislatif negara, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia menyebut, pada lembaga itu cek and balances system dilakukan.

"Orang boleh sinis soal parlemen, tetapi ilmu paling dasar cek and balances system dalam trias politica itu ada bukan tidak. Para ilmuwan pendahulu, filsuf sudah melakukan itu. Maka yudikatifnya yg akan melakulan, tapi yang memroduksi regulasi adalah parlemen," jelasnya.

"Itu lah effort bisa dilakukan, kalau kemudian semua dalam satu barisan sepakat, maka apa yang akan dilakukan itu bukan hal sulit," tambahnya.

Ganjar juga menilai, korupsi lahir dari kebiasaan-kebiasaan korup lainnya. Bahkan, kata dia, tidak menutup kemungkinan lahirnya korupsi akibat regulasi yang kurang baik dalam pemberantasan korupsi.

"Kebiasaan kita korup, kerja nyogok, mau dapat proyek nyogok, kemudian ketemu seseorang ketangkap OTT KPK, siapa? aktor analisa aktor. Atau barangkali kebijakn yang korup, karena regulasi untungkan sebagian dan kemudian ini dijanjikan, inI seolah-olah ini untuk kepentingan bersama. Tapi yang bermain itu beberapa orang saja," paparnya.

Baca Juga: Jika Jadi Pendamping Ganjar, Arsjad Rasjid Bisa Akselerasi Target Transisi Energi

"Atau sistem peraturan yang korup dari si kelembagaannya, jangan-jangan memang aturannya kurang bagus. atau terakhir ya praktiknya yang setiap hari tertolelir, itu sudah biasa kok, enggak apa-apa, namanya orang kuasa power tends to corrupt. Enggak bisa. Ini tantangannya," tandasnya.