Bersama Sri Mulyani dan Erick Thohir, Menteri Arifin Bakal Matangkan Peraturan Pembatasan BBM

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah kembali membahas pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebagai upaya menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut, saat ini Kementrian ESDM bersama dengan sejumlah jajaran kementerian lain akan segera melangsungkan pembahasan terkait wacana tersebut. 

"Kita mau bahas lagi, kita mau angkat lagi dengan Menkeu Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir," ujar Arifin saat ditemui di acara The International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIOG), dikutip Sabtu (23/9/2023). 

Baca Juga: Menyusul Lonjakan Minyak Dunia, Pemerintah Bakal Sesuaikan Harga BBM?!

Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi ini nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. 

Dimana, revisi Perpres itu saat ini masih di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Namun sayangnya Arifin belum bisa memastikan kapan pembatasan ini akan diberlakukan. Pasalnya revisi pengaturan tersebut diperlukan agar BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Bahaya! Janji Politik Gratiskan BBM untuk Rakyat Picu Berbagai Risiko

"Kita ada dua bagian, Pertamax sama Pertalite. Misalnya yang sekarang kan belum diatur bener yang harus pakai Pertamax dan Pertalite siapa," ucapnya. 

"Masa yang duitnya banyak boleh pakai Pertamax bersubsidi enggak fair dong, itu haknya sudah hak wajib subsidi. Nanti kita lihat lagi siapa sih. Kalau misal jenis kendaraan mewah pakai Pertalite jangan dong," imbuhnya