Pulang dari Mesir, Sri Mulyani Bawa Oleh-oleh US$870 untuk Transisi Energi RI

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati baru saja selesai menghadiri rangkaian pertemuan tahunan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di kota Sharm El-Sheikh, Mesir, yang digelar pada 25-27 September 2023.

Pada hari terakhir pertemuan tersebut, Sri Mulyani menyaksikan penandatanganan MoU dan Letter of Intent (LOI) antara AIIB dengan PT PLN serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Ia menyebut, kerja sama ini dilakukan untuk menyukseskan transisi energi di Indonesia.

"Hari ini dengan penandatanganan ini akan diharapkan adanya suatu platform bersama untuk kerja sama antara PT PLN, PT SMI, dan juga dengan AIIB untuk menyukseskan transmisi dan transisi energi di Indonesia," ungkap Sri Mulyani, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (27/9/2023).

Baca Juga: Efek Belanja Kampanye, Kemenkeu Yakin Ekonomi Indonesia Segera Meroket

Dengan penandatanganan LoI tersebut, AIIB berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan, bantuan teknis, dan dukungan pengembangan kapasitas yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi Indonesia.

"Termasuk, pembiayaan untuk sistem transmisi di Sumatra, dengan perkiraan biaya US$657 juta untuk tahun 2024-2026 dan tambahan US$213 juta pada tahun 2023," paparnya.

Menurut Sri Mulyani, kerja sama tersebut menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan porsi sumber energi terbarukan sekaligus membangun keandalan dan keamanan energi di Indonesia.

Lebih lanjut, Bendahara Negara mengungkapkan, saat ini isu perubahan iklim menjadi bahasan penting selama dua hari pertemuan tahunan AIIB. Bahkan, isu ini juga merupakan tantangan bagi masyarakat dunia.

"Kita semua tahu bahwa masalah climate change menjadi masalah yang luar biasa penting dan selama 2 hari pertemuan Annual Meeting AIIB kita membicarakan mengenai climate change yang merupakan tantangan bagi masyarakat dunia," tukasnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa AIIB ingin meningkatkan portofolionya lebih dari 50% untuk pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan isu perubahan iklim, termasuk sektor energi.

Baca Juga: Antisipasi Guncangan, DJP Kemenkeu Punya Jurus Perkuat Penerimaan Pajak pada 2024