Bahlil Ungkap Respons Xinyi Group Soal Konflik di Rempang: Mereka...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa perusahaan asal China, Xinyi Group, memahami konflik konflik yang tengah terjadi di Pulau Rempang.

Adapun Pulau Rempang sendiri berencana direvitalisasi sebagai kawasan sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata.

Pada tahap awal, diketahui Pulau Rempang menarik minat perusahaan kaca terbesar di dunia asal China, Xinyi Group. Diketahui perusahaan tersebut berencana berinvestasi di Pulau Rempang sebesar USS11,5 miliar atau setara Rp174 trilun hingga 2080.

Baca Juga: Bahlil Jabarkan Proyek Investasi di Rempang Rp 174 T, Pengamat: Ada Peluang Lapangan Kerja Baru

“Khusus untuk investor Xinyi ini, sampai dengan kemarin saya berkomunikasi insyaallah mereka dapat memahami kondisi yang ada di dalam negeri,” kata Bahlil saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Kendati demikian, Bahlil menyebut bahwa Xinyi juga memiliki target perencanaan berlangsungnya investas di Pulau Rempang. Meski begitu, dia meyakini Xinyi Group akan memahami kondisi yang tengah berlangsung di Pulau Rempang.

“Dalam perusahaan itu kan punya perencanaan sampai kapan. Tapi kalau selama itu masih dalam waktu moderat, pasti mereka juga akan mengerti,” jelasnya.

Bahlil pun menyebut bahwa Xinyi Group belum menetapkan target berjalannya investasi di Pulau Rempang. Dia mengklaim, perusahaan itu masih menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah.

Dia pun menegaskan, pemerintah akan menetapkan kebijakan yang menguntungkan bagi rakyat Pulau Rempang dan para investor yang akan berinvestasi di wilayah tersebut.

“Sampai dengan hari ini mereka masih menyerahkan kepada kami untuk melakukan yang terbaik, kita harus bijaksana untuk rakyat tetapi kita juga harus bijaksana untuk investor. Karena kalau kita tunggu investornya nggak selesai-selesai, ya mereka pergi ketempat lain,” tandasnya.

Baca Juga: DPR Pertanyakan HPL BP Batam di Pulau Rempang: Kok Negara Sampai Minta Rakyat Pindah demi Investasi?