Pakar Komunikasi: Jangan Mainkan Isu Palestina Untuk Kepentingan Bisnis

Pakar Ilmu Komunikasi, Satrio Arismunandar, meminta agar media jangan cuma memainkan isu konflik Israel-Palestina ini hanya sekedar untuk sensasional atau lebih buruk lagi untuk kepentingan perang dagang.

"Saya curiga jangan-jangan ada media yang menjadi alat kepentingan perang dagang. Jadi, ada perusahaan-perusahaan tertentu yang mau menghantam perusahaan saingan dengan cara memainkan isu politik Israel Palestina ini untuk kepentingan bisnis mereka. Ini sangat menyedihkan sekali,” ujarnya.

Karenanya, dia meminta para media agar jangan sampai jadi alat seperti itu.

"Karena itu menyalahi prinsip dasar media sebagai yang harus membela kepentingan publik,” kata Satrio yang juga pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Jadi prinsipnya, lanjut Satrio, media itu tanggung jawab utamanya pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan lain, kepentingan pemerintah, kepentingan apapun dan siapapun.

"Sebab, pengertian publik yang dilayani oleh media atau yang menjadi konsumen media adalah yang seperti itu,” tuturnya.

Kata Satrio, dalam konteks melayani kepentingan publik itu, media wajib memberikan pencerdasan atau pencerahan pada audiensnya.

Dalam hal ini, media harus memberikan informasi secara utuh, lengkap, dengan perspektif yang jelas.

"Jadi, tidak memberikan informasi yang sifatnya cuma sepihak, cuma satu sudut saja, cuma menguntungkan kelompok tertentu saja, apalagi kalau kelompok itu hanyalah mereka yang terlibat dalam persaingan bisnis atau persaingan politik,” ucapnya. 

Kalau tidak melakukan hal-hal itu, menurut Satrio, media prinsipnya hanya menjadi satu alat propaganda atau alat untuk perang dagang dan segala macam, dan itu bukan fungsi media.

"Itu menyalahi fungsi media yang mendasar. Jadi, kembali ke peran utama adalah melayani kepentingan publik, memberi pencerdasan pada publik,” tukasnya.

Terkait masalah boikot yang sedang ramai disorot, lanjut Satrio, seharusnya media harus menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak pernah memerintahkan boikot, bahkan sekalipun itu memerintahkan sebenarnya tidak wajib dituruti.

"Itu kan tidak pernah ada diberitakan media,” ungkapnya. 

Prinsip yang dinyatakan oleh Majelis Ulama adalah dalam kasus sengketa Israel dan Palestina, masyarakat tidak boleh mendukung Israel karena Israel adalah yang menjajah Palestina.

Menurutnya, pernyataan fatwa MUI ini sebenarnya sama saja dengan kenapa Pemerintah Indonesia mendukung Palestina.

"Ya karena prinsipnya kita menentang penjajahan. Jadi ini bukan masalah agama sebetulnya, ini masalah penjajahan yang bukan konteks agama,” ujarnya.

Masalahnya kemudian, kata Satrio, banyak orang yang menerjemahkan prinsip yang disampaikan Majelis Ulama tersebut sesuka-sukanya.

Ada yang menafsirkan bahwa kalau tidak mendukung Israel ya harus memboikot produk Israel.

"Nah, di sini saya harus menyampaikan begini. Dalam konteks dunia sekarang tidak ada satu produk yang murni dari satu negara. Dalam satu produk itu ada komponen-komponen dari berbagai negara,” katanya.

“Katakanlah kita meributkan masalah produk-produk Israel. Jangan-jangan HP yang kita pakai kemudian aplikasi/program yang kita gunakan juga unsur-unsur buatan Israel, bisa aja kan begitu. Kita punya televisi ternyata komponennya buatan Israel. Nah, itu sudah terjadi di semua produk, jadi itu complicated,” tambahnya.

Hal lain yang disorot Satrio adalah terkadang ada pihak yang menggunakan isu agama untuk suatu alasan tertentu.

Misalnya membela muslim Palestina, tapi cara membelanya itu yang bagaimana.

"Kalau kita misalnya mau memboikot suatu produk di Indonesia, walaupun produk itu sepertinya mereknya asing, produk-produk itu sebetulnya sudah menggunakan bahan-bahan dari Indonesia,” katanya.

Misalnya saja McD, ayam yang digunakan di McD itu bukan dikirim dari Amerika dan dari Israel tapi McD itu memakai ayam yang disuplai oleh peternak-peternak ayam Indonesia sendiri.

Begitu juga kalau kopi di Starbuck, kopi-kopi yang digunakan adalah yang diproduksi oleh Indonesia, mungkin dari Aceh Gayo,  Mandailing, dan  Toraja. 

"Jadi, kalau kita memboikot 100% suatu produk, implikasinya itu berdampak pada petani-petani Indonesia dan keluarganya yang hidup dari produk-produk pertanian tersebut. Dan jangan lupa, kalau sampai usaha tersebut mati atau mem-PHK ratusan atau ribuan karyawan yang bekerja di sana, mayoritas karyawan yang bekerja di sana itu adalah orang Indonesia, dan saya juga bisa katakan itu mereka juga muslim,” tegasnya. 

“Jadi, tujuan kita sebenarnya itu ingin membela muslim Palestina tapi membuat penderitaan bagi muslim Indonesia. Hal-hal begini yang harus dipikirkan,” tambahnya. 

Nah, untuk menjelaskan hal-hal seperti ini yang menurut Satrio menjadi peran dari para media. Tapi kalau media sudah menjelaskan hal ini dengan berbagai macam perspektif dan kemudian orang masih mau memboikot, itu berarti media sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. 

“Tetapi media harus tetap memberi penjelasan yang cukup clear, komprehensif, menyeluruh, holistik dan apa adanya mengenai kondisi yang sebenarnya. Ini lho kondisinya, kalau anda melakukan begini implikasinya begini. Kalau anda begini, yang jadi korban ada ini,” tukasnya

Dan yang terjadi sekarang ini adalah, karena media berpihak kepada perusahaan tertentu untuk kepentingan usahanya, akan banyak masyarakat kecil yang menjadi korban.

"Orang Indonesia sendiri yang jadi korban apabila boikot dilaksanakan secara serampangan, asal tabrak aja. Jadi, ini yang menurut saya perlu dijelaskan oleh media. Media jangan cuma memainkan isu konflik Israel Palestina ini hanya sekedar untuk sensasional,” katanya.