Optimisme Jokowi di Tengah Belum Adanya Investor Asing di IKN: LOI Menumpuk!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap optimistis Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menarik investor asing meski saat ini diakuinya belum ada.

Menurut Jokowi ia terus mengenalkan IKN ke negara-negara lain mengenai peluang investasi di mega proyek eranya tersebut.

Ia mengklaim sudah banyak peminat IKN dari investor asing.

“Ya di semua negara kita menyampaikan progres IKN, investasi apa yang terbuka dan banyak yang berminat tetapi kan sampai sekarang sudah lebih dari 300 LOI (Letter of Intent) yang telah ditandatangani,” ujar Jokowi Jokowi kepada wartawandi Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Kota Jakarta Timur pada Senin (20/11/23), dikutip dari laman presidenri.go.id, Selasa (21/11/23).

Jokowi optimistis angka ketertarikan investor asing bisa terus bertambah ke depannya.

Baca Juga: Jokowi Singgung Hak Hidup Rakyat Palestina di APEC Economic Leaders Retreat

Ia mengakui saat ini belum ada investor asing di IKN, namun dengan banyaknya LOI yang ada seperti disebutkan di atas, ia yakin IKN akan jadi pilihan investor asing.

“Saya kira itu juga setiap hari akan tambah terus tetapi memang sampai saat ini yang riil untuk memulai memang belum tetapi dengan tumpukan LOI sebesar itu masa satu saja ndak,” jelasnya

“Saya kira akan, saya kira akan, saya kira akan, saya kira akan banyak hanya kita dahulukan dulu investor dari dalam negeri terlebih dahulu,” tambahnya.

Sementara itu Deputi Bidang Pembiayaan & Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) , Agung Wicaksono mengungkapkan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menerima LOI sebanyak 305.

“Paling banyak investor Indonesia, dari 305, 172 itu investor merah putih (dalam negeri),” ujar Agung dalam konferensi pers, Senin (20/11/23).

Jokowi Rem Investor Asing Masuk IKN

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan investor asing akan direm masuk IKN. Otorita menjelaskan Jokowi telah mengerem investor asing di IKN karena banjir peminat dan akan memprioritaskan investor dalam negeri.