Anies Bakal Wajibkan Menterinya Tandatangani Dua Dokumen, Apa Itu?

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan berkomitmen untuk menghilangkan konflik kepentingan pada jajaran kabinetnya seandainya terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Anies mengaku akan menyodorkan dua lembar dokumen yang wajib ditandatangani oleh para menterinya kelak. Adapun dokumen itu berisi komitmen dan sanksi yang secara otomatis berlaku ketika sang menteri melanggar.

"Jadi saya ingin pastikan; satu, mereka menandatangani komitmen; dua menandatangani komitmen bila melanggar otomatis mengundurkan diri. Otomatis, tidak perlu diminta, begitu melanggar otomatis mengundurkan diri," kata Anies dalam acara Desak Anies di (NTB), dikutip dari YouTube resminya, Selasa (19/12/2023).

Anies menilai penandatanganan itu penting untuk menjaga dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dia menilai, hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara akan berdampak pada demokrasi.

"Saya beri contoh, akhir-akhir ini kita mau pemilu, semua bicara tentang bagaimana negara netral, bagaimana tidak ada kecurangan, artinya apa, alam bawah sadar kita mengatakan kami kurang percaya pada negara, karena itu kami curiga," ungkapnya.

Baca Juga: Tikung Prabowo, Anies Baswedan Siap Kuasai Suara NTB

"Negara harus mengembalikan kepercayaan, karena pilar dalam demokrasi adalah kepercayaan rakyat kepada negara," tambahnya.

Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa tugas seorang pejabat publik tidak selesai dalam waktu 8 jam kerja. Akan tetapi, sepanjang masa jabatan yang di embannya.

"Begitu seseorang disumpah memegang jabatan nya maka ucapannya, tindakan, tanda tangannya, itu atas nama negara, bukan lagi atas nama pribadi, karena itu dia tidak boleh lagi bekerja untuk kepentingan dirinya," tandasnya.