Presiden Jokowi akan Turun Langsung Bagikan 5000 Sertifikat Tanah untuk Masyarakat di Jawa Timur

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto akan menyerahkan ribuan sertifikat tanah bagi masyarakat Jawa Timur pada hari ini, Rabu (27/12/2023).

Adapun sertifikat yang diserahkan nantinya terdiri dari sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah, dan sertifikat tanah wakaf.

Baca Juga: Biar Tak Dirampas, Raja Antoni Tekankan Pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lampri dalam keterangannya menjelaskan, sertifikat PTSL dan redistribusi tanah rencana akan diserahkan di GOR Delta Sidoarjo. Sebanyak 4.000 orang yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur ini merupakan perwakilan penerima sertifikat dari tangan Presiden Joko Widodo.

“Dari 4.000 orang itu, 3.200 di antaranya penerima sertifikat tanah dari program PTSL. Kemudian, 800 orang merupakan penerima sertifikat redistribusi tanah. Sertifikat akan dibagikan secara langsung oleh Pak Presiden dan Pak Menteri kepada 12 orang perwakilan penerima,” kata Lampri, dilansir dari siaran pers. 

Baca Juga: Presiden Jokowi: Ekonomi Outlook 2024 Indonesia Sangat Optimis

Untuk redistribusi tanah, Lampri menjelaskan bahwa tanah yang dibagikan kepada masyarakat merupakan hasil dari pelepasan kawasan hutan, eks perkebunan, dan tanah negara lainnya. “Penyelesaian redistribusi tanah ini ada dari Kabupaten Kediri, Blitar, Lumajang, Jember, dan Madiun."

Pada hari yang sama, 1.000 sertifikat tanah wakaf juga akan dibagikan di Masjid Agung Sidoarjo. "Jadi setelah menyerahkan sertifikat PTSL dan redistribusi tanah, Pak Presiden beserta rombongan selanjutnya bertolak ke Masjid Agung untuk menyerahkan sertifikat tanah wakaf," pungkas Lampri.

Baca Juga: Sebut Jutaan Hektare Tanah Dikuasai Segelintir Pihak, AMIN Janji Redistribusi Jika Menang Pilpres

Penyerahan sertifikat di kedua lokasi tersebut menjadi bukti bahwa warga Jawa Timur telah mendapatkan kepastian hukum hak atas tanahnya.