PDIP Harap Bansos Rp400 Triliun Tidak Diselewengkan di Tahun Politik

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto meminta Bansos disalurkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini bertujuan agar penyaluran bansos yang mencapai Rp400 triliun dapat benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Ia berharap bansos jangan sampai dijadikan alat untuk kepentingan politik pihak tertentu. Meski tidak sempurna, politikus PDIP ini menyatakan program bansos tersebut tidak boleh ditiadakan.

"Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok, termasuk rakyat kecil. Kalau dihapus, program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nanti­nya," kata Darmadi. 

Darmadi menegaskan, penyaluran bansos mesti bisa disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Saat ini, ia mengklaim tengah menginisiasi pembentukan Panja Efektivitas Penyaluran Bansos.

"Kami di Komisi VI DPR berencana membentuk Panja Efektivitas Penyaluran Bansos sesegera mungkin. Komisi VI DPR berharap lewat Panja akan mudah mengawasi distribusi terhadap empat program bantuan pangan yang tengah berjalan senilai Rp 400 triliun tersebut. Jangan sam­pai di tengah gegap gempita pemilu, bantuan untuk rakyat diselewengkan.” tambahnya.