Kembangkan Industri, Anies Dorong Peningkatan Pemakian Komponen Lokal

Masalah peningkatan penggunaan komponen lokal dalam pengembangan industri dan invetasi menjadi salah satu perhatian calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan.  

"Ini satu hal yang perlu didorong lebih jauh, dua hari, tiga hari saya di Gorontalo bertemu dengan para petani, mereka menceritakan betapa sayangnya ketika segara ekspor itu hanya dalam bentuk produk mentah, yang belum diolah, sehingga nilai yang diperolah sangat minim," kata Anies ketika menghadiri acara Debat Bersama Kadin Menuju Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (11/1).

Anies menyampaikan ketika berbicara pergeseran menuju subtisitusi impor, maka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatian. Pertama, prinsipnya adalah keberlangsungan industri harus dijaga. Jadi memastikan industrinya harus terjaga.

Kedua, ekosistem industrinya disiapkan, agar tidak hanya menjadi pasar komsumsi, tapi juga menjadi sentra industri global. Harapanya kegiatan juga muncul dalam kegiatan ekspor kita.

Lalu ketiga, tingkat komponen dalam negeri, harus ditingkat secara bertahap, tidak bisa dadakan.  "Untuk contohnya di sektor otomatif ini kita mungkin bisa mencapai angka 70 hingga 75 persen, graduali seperti Arab Saudi. Jika ekosistem industri terbentuk, harapannya komponen industrinya dalam negeri bisa meningkat secara gradual," ujarnya.

Baca Juga: Bagaimana Idealnya Transisi Energi Menurut Anies Baswedan? Simak di Sini!

Menurut Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini, salah satu faktor yang perlu dikerjakan adalah mengundang lebih banyak pemain industri dunia untuk berinvestasi di Indonesia, merangkul pemain lokal dan kewajiban untuk menaikkan pemakaian komponen dalam negeri dalam setiap kegiatan bersama dengan investor internasional. 

"Nah ini PR tersendiri, karena kita semua tahu, pelaku internasional, pertanyaan pertama mereka ajukan adalah soal regulasi, iklim usaha, bagaimana pemerintah men-support bukan merepotkan. Itu salah satu tantangan kita. Saya pernah di pemerintah daerah, pemerintahan pusat, pernah merasakan itu, tidak sinkronnya antara kebijakan pemerintah pusat, dengan kebijakan pemerintah provinsi, kebijakan pemerintahan kabupaten kota. Dan Bagi pelaku usaha apalagi internasional itu sangat melelahkan, apalagi tidak punya mitra lokal yang punya kekuatan. Itu menjadi masalah tersendiri menghadapi itu semua, sehingga perlu dibereskan bersama-sama," pungkasnya.